Empat tahun sudah desa
mendapatkan perhatian pemerintah. Setiap tahunnya kas desa terisi penuh berasal
dari APBN. Dana desa langsung mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Uang
berputar dari kampung ke kampung.
 |
| Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan di Jambore Desa Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018. Sumber foto: Antara Foto |
Mulanya
memang banyak aparat desa yang gagap. Demikian juga masyarakat. Apa yang harus
dilakukan dengan dana sebesar itu? Akibatnya, ada yang kena masalah hukum
karena menyelewengkan.
Tapi,
ribuan desa lain ternyata mampu mengelola dengan baik. Sebagian digunakan
membangun fasilitas umum. Sebagian untuk memberi pendapatan bagi pekerjanya
yang juga penduduk setempat. Bahkan ada desa yang sanggup mengelola BUMDes
dengan aset puluhan miliar.
Pembangunan
tidak lagi bertumpu di pusat. Dari wilayah-wilayah paling pinggiran, ekonomi
ikut berputar. Sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Kekuatan
desa inilah yang diharapkan langsung memberikan dampak pada pengentasan
kemiskinan dan menutup jurang kesejahteraan yang menganga.
Hingga
2018, tercatat anggaran sebesar Rp187 triliun telah dirasakan manfaatnya bagi
masyarakat desa. Presiden Joko Widodo dalam acara Evaluasi Kebijakan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 yang digelar di Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan kucuran
dana terbesar yang diberikan pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Tanah
Air.
"Rp187
triliun selama empat tahun adalah uang yang sangat besar. Belum pernah dalam
sejarah kita sebagai bangsa menggelontorkan uang sebesar ini untuk desa. Belum
pernah!" ujarnya, di Gedung Wisma Negara, Makassar, pada Sabtu, 22
Desember 2018.
Di
tahun pertama pelaksanaan pada 2015, anggaran dana desa ditetapkan sebesar
Rp20,7 triliun. Tahun berikutnya dianggarkan lebih pada besaran Rp47 triliun. Anggaran
ini kemudian meningkat kembali menjadi Rp60 triliun pada 2017 dan 2018 ini.
Dari
alokasi tersebut, sejumlah infrastruktur dan fasilitas desa dibangun. Hingga
saat ini, sepanjang 158 ribu kilometer jalan desa, 18.400 posyandu, 48.000
PAUD, hingga 6.900 pasar desa berhasil dibangun.
Kucuran
dana desa diperkirakan akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa.
Memang pada awalnya, dana itu masih terfokus untuk membangunan infrastruktur.
Tetapi lama-kelamaan, akan terbentuk unit-unit usaha yang dikelola desa. Inilah
yang diyakini menjadi faktor paling positif.
Apalagi
pada saat bersamaan pemerintah pusat rajin membangun infrastruktur. Ketika
dikelola dengan lebih baik, produksi hasil desa akan memilki akses pasar lebih
terbuka. Jalan dan infrastruktur desa pada akhirnya ikut meningkatkan
produktivitas masyarakat.
Penambahan
dana desa setiap tahunnya mengindikasikan pemerintahan Jokowi tidak melulu
mengandalkan kota sebagai penggerak ekonomi. Meski untuk tahun depan,
pemerintah pusat juga berencana mencairkan dana kelurahan.
Artinya
pertumbuhan ekononi akan dibangun dan digerakkan dari wilayah paling pinggiran.
Jalan ini diyakini dapat secara langsung mengentaskan kemiskinan, meningkatkan
Indeks Pembangunan Manusia, dan membuka ruang lebih maksimal di semua segmen
populasi. (E-1)
Sumber :
Post a Comment