 |
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo
|
Dalam
lima tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257
triliun dan sebagian besar dipakai untuk pembangunan infrastruktur, lima tahun
kedepan akan dinaikan menjadi Rp 400 triliun. Tidak hanya untuk infrastruktur
tapi pemberdayaan manusia dan pemberdayaan ekonomi desa.
"Kita lihat desa-desa yang inovasinya bagus sekarang dana desanya atau BUMDes-nya membayar pajak lebih besar dari dana desanya. Bersama bank dunia ada program bursa inovasi desa, kita menyediakan fasilitator untuk masyarakat supaya ide-idenya bisa tergali keluar sehingga dana desanya bisa berinovasi," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat memberikan arahan pada acara Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa (PID) dengan tema “Pengawasan Program Inovasi Desa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Desa” di Hotel Sultan Jakarta pada Kamis (4/7).
Menurutnya,
dalam program inovasi desa ini perlu pendampingan. Kendala paling sulit yaitu
mengedukasi masyarakat karena beragamnya atau masih rendahnya tingkat
pendidikan. Oleh karena itu, Kemendes PDTT melibatkan forum Pertides untuk
mengembangkam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan memberikan
pendampingan karena banyaknya jumlah desa.
"Bursa
inovasi desa tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk berinovasi. Kedua,
setiap inovasi tersebut kita dokumentasikan dalam bentuk video atau tulisan.
Sehingga bisa ditiru desa-desa lain sampai negara-negara lain," katanya.
Menurutnya,
pentingnya inovasi dan perlunya mengkloning dari desa-desa sukses. Melalui
Bursa inovasi desa ini diberikan fasilitator untuk merangsang masyarakat desa
agar kreatifitas dan idenya keluar.
"Bursa
Inovasi Desa penting agar desa-desa yang sukses kita dokumentasikan hasil
inovasinya dalam bentuk tulisan dan video. Sudah ada 11.000 dokumen dalam
bentuk tulisan dan video. Kami berharap tiap desa bikin bioskop desa.
Inovasi-inovasi, pelatihan-pelatihan, bisa dilakukan di bioskop desa,"
sambungnya.
Lebih
lanjut, Menteri Eko mengatakan bahwa dengan inovasi desa, dana desa dipakai untuk
hal-hal produktif. Sehingga pengurangan kemiskinan akan lebih cepat.
"Saya
apresiasi workshop ini. Dana inovasi desa besar. Mudah-mudahan dalam workshop
ini bisa merumuskan program-program inovasi desa," harapnya.
Sejalan
dengan hal tersebut, Plt Inspektur Jenderal Ansar Husen mengatakan bahwa
diadakannya workshop pengawasan ini untuk memastikan program inovasi desa yang
bersumber dari dana desa agar bisa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan
untuk kesejahteraan masyarakat.
Workshop
ini diharapkan pemanfaat dana desa untuk program inovasi desa lebih tepat
sasaran dan berdaya guna.
Inspektorat
Jenderal sebagai APIP juga ikut bersinergi dengan inspektorat kementerian lain
dan inpektorat daerah untuk mengawal dana desa dan program inovasi desa.
"Dalam
rangka pengawasan program inovasi desa ini kita melakukan monitoring dan
evaluasi secara random di beberapa kabupaten terpilih yang dilaksakan bersama
Satgas dana desa. Kegiatan workshop ini untuk membangun sinergitas antara
beberapa Kementerian/lembaga, daerah dan para pelaku/pelaksana dengan inovasi
desa agar program ini bisa berjalan lebih lancar dan efektif," terangnya.
Ia
melanjutkan, pengawasan langsung dilaksanakan di inspektorat kabupaten. Itjen
berupaya mengkoordinasikan terutama dengan pemda melalui inspektorat daerah
agar dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Pengawasan
terpenting adalah dari masyarakat.
"Untuk
inovasi desa tidak semua daerah memliki potensi dan SDM yang sama.
Monitoring
dan evaluasi yang dilakukan Itjen juga melibatkan Ditjen PPMD dan juga melalui
Satgas dana desa. Kita menetapkan beberapa desa termasuk penyerapan anggarannya
baik penyimpangan dari penggunaan dana desanya kecil maupun dari
program-programnya yang berhasil, ini kriteria yang dipakai dalam monitoring,"
paparnya.
Sumber
: