Jakarta, Kominfo - Presiden
Joko Widodo mengatakan di tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian.
Oleh karena itu, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun
Anggaran 2020 harus bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional
dalam menghadapi gejolak-gejolak eksternal yang ada.
Presiden juga mengharapkan agar RAPBN 2020 memperlihatkan arah
politik anggaran ke depan, yaitu lebih fokus untuk investasi pembangunan
sumberdaya manusia (SDM) secara besar-besaran.
“Yang kita harapkan nanti juga arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama untuk akselerasi daya saing ekonomi negara kita, terutama daya saing di bidang ekspor, daya saing di bidang investasi,” tegas Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang RUU beserta Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019) siang.
Presiden juga meminta agar dipastikan bahwaRAPBN 2020 ini dikelola
secara fokus, dikelola terarah dan bisa tepat sasaran, dan manfaatnya bisa
dirasakan oleh rakyat.
Tidak bisa Ditunda
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan investasi SDM tidak bisa
ditunda-tunda lagi karena pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara. “Oleh
sebab itu, sejak mulai dari kandungan, bayi, sampai anak-anak kita memasuki
masa emas harus betul diperhatikan, jangan sampai ada angka kenaikan stunting,” ujarnya.
Kemudian juga kualitas sistem pendidikan dan pelatihan, menurut
Presiden, harus betul-betul dirancang dengan cara-cara yang baru. Oleh sebab
itu, reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan adalah menjadi kunci, baik
pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi.
Kemudian yang berkaitan dengan riset dan inovasi, Presiden
menyampaikan, Badan Riset Nasional harus segera diselesaikan, sehingga kita
tidak tertinggal dalam era disrupsi teknologi sekarang ini.
Pada akhir arahannya, Kepala Negara menekankan bahwa APBN hanya
berkontribusi 14,5 persen PDB (Product Domestic Brutto) negara kita. Sehingga
yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta
ini bisa tumbuh dan berkembang.
“Sehingga kita harus mendorong besar-besaran investasi bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka sebanyak-banyaknya,” pungkas Presiden.
Tampak hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Wakil
Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin
Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan,
Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko,
Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro,
Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Desa, PDTT & Transmigrasi Eko Putro
Sanjojo.
Selain itu juga tampak hadir Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita,
Menteri Amran Sulaiman, Menhub Budi K. Sumadi, Menperin Airlangga Hartarto,
Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menlu Retmo
Marsudi, Menkop & UKM AAGN Puspayoga, Menhan Ryamizard Ryacudu. Menteri LHK
Siti Nurbaya, Menkominfo Rudiantara, Menteri PANRB Syafruddin, Menaker Hanif
Dhakiri, Menkes Nila F. Moeloek, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono, dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil.
Sumber :