Inovasi Desa Mandiri Data, Sebuah Solusikah ?


Dana desa adalah 1 (satu) dari 7 (tujuh) sumber pendapatan keuangan desa. Berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa, besarnya dana desa yang berasal dari APBN ditentukan 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap, yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Penjelasan pasal 72 Ayat 2 UU Desa).


gambar : freepik.com


Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20.7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46.98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta, selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi Rp 70 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800-900 juta.

Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya diatur oleh Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018  tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019  mengatur agar desa memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan penekanan pada:
  1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  2. Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
  3. Prioritas penggunaan dana desa, diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Dari prioritas penggunaan Dana Desa tersebut diatas, ada sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita kaji bersama. Pertanyaannya adalah Bagaimana strategi penggunaan Dana Desa agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan utamanya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa? Formulasi dan inovasi apa yang harus dibuat oleh Pemerintah Desa ?

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, mendasar, dan krusial karena menyangkut kehidupan dan penghidupan banyak penduduk. Kemiskinan bukan hanya menyangkut masalah rendahnya pendapatan, namun juga tidak adanya kesempatan mencapai standar hidup tertentu, seperti kecukupan pangan, kesehatan, keterlibatan dalam lingkungan sosial, penghargaan masyarakat, dan pendidikan yang memadai. Kemiskinan dapat juga berarti kehilangan kesempatan untuk mencapai kualitas kehidupan tertentu, seperti panjang umur, sehat, terbebas dari kelaparan, kepemilikan akses terhadap sarana kesehatan, air bersih, pendidikan, dan sosial. Masalah kemiskinan juga selalu ditandai dengan adanya kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.

Masalah kemiskinan ini perlu dijadikan prioritas penanganan karena apabila masalah ini tidak diatasi secara sungguh-sungguh, terpadu, dan berkelanjutan dapat menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial lain yang lebih kompleks. Mendesaknya masalah kemiskinan untuk segera diatasi didasari oleh angka kemiskinan yang relatif tinggi.

Demikian halnya di tingkat desa, berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. Pada tataran pelaksanaan teknis kegiatan, Pemerintah Desa perlu menetapkan formulasi dan inovasi. Salah satunya dengan cara :

Inovasi Desa Mandiri Data

Bagi pemerintah, termasuk pemerintah desa, data adalah tulang punggung untuk merancang dan menjalankan berbagai kebijakan atau program. Data tersebut bisa berupa data sosial kependudukan, ekonomi perdagangan, hingga pengelolaan sumber daya alam. Tanpa data yang akurat mustahil terwujud kebijakan yang efektif serta dapat diterima oleh semua masyarakat. Data juga menjadi kunci transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program yang digulirkan pemerintah, di pusat ataupun di desa. Sayangnya akurasi data sering menjadi persoalan.


Dengan memadukan kemajuan teknologi dan dan kearifan lokal desa, pemerintah desa dapat melakukan pendataan, identifikasi, analisa, dan validasi data berupa data sosial kependudukan, kemiskinan, ekonomi perdagangan, hingga pengelolaan sumber daya alam dan data lainnya.

Secara teknis dilapangan petugas pendata dapat melakukan wawancara individu atau rumah tangga, dan melakukan triangulasi kepada tetangga dari warga yang diwawancara. Misalnya dalam pengumpulan data tentang kekayaan atau penguasaan aset untuk data kemiskinan, petugas di tingkat desa akan mengecek kepemilikan harta setiap warga seperti ternak dan lahan kepada beberapa tetangganya. Dengan triangulasi ini, diharapkan data yang diperoleh lebih akurat. Metode triangulasi dengan menggunakan penilaian/informasi tetangga bukan tanpa risiko adanya bias atau adanya unsur subyektif. Agar datanya lebih valid, perlu disusun instrumen yang lebih baik. 

Data yang disajikan haruslah data dinamis terupdate secara berkala, dan diolah serta disajikan dalam Sistem Informasi Desa berbasis teknologi. Output dari data tersebut dijadikan dasar pengambilan kebijakan oleh Pemdes utamanya program kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan data yang diperoleh juga digunakan sebagai basis data pemerintah desa dalam merancang dan menjalankan kebijakan tingkat desa lainnya yang dibiayai oleh APBDesa.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengelohan data bisa digunakan antara lain untuk merumuskan kegiatan pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga Miskin, membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga, dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

Inovasi Desa Mandiri Data, bisa menjadi sebuah solusi bagi Pemerintah Desa dalam merumuskan formulasi dan inovasi dalam upaya penanganan kemiskinan di tingkat desa. Dengan dukungan teknologi informasi dan internet, proses penghimpunan data (input) dapat dilakukan dengan lebih mudah. Implementasi pengumpulan data tersebut sudah selayaknya menjadi Inovasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Publik. Semoga !.

Oleh : Asep Jazuli
Previous Post Next Post