KADER PATBM DESA CIPAMEKAR, HADIRI JAMBORE PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT SE-JAWA BARAT





INSAN DESA INSTITUTE – Dinsos P3A Kabupaten Sumedang melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghadiri Jambore Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sejawa barat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (DP3AKB) di Masone Pine Hotel Padalarang, Kab. Bandung Barat Kamis – Jumat (10-11/10/2019) dalam rangka meningkatkan peran aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat  (PATBM) serta mencegah dan merespon kasus kekerasan terhadap anak.

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan peserta 27 Kabupaten/Kota sejawa barat ini dibuka langsung oleh  Ir. Poppy Sophia Bakur, M.EP selaku Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat.

 “Bahwa indikasi-indikasi kasus kekerasan terhadap anak seperti ekslpoitasi, kekeresan seksual  selama 5 tahun sampai dengan tahun 2018 di Jawa Barat kecenderungannya semakin meningkat, dari sebuah keprihatinan inilah program-program unggulan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah harus merasa terpanggil untuk mampu menyukseskan upaya-upaya menekan serta meminimalisir kondisi  keterancaman ketidakamanan terhadap anak-anak, salah satunya dengan adanya aktifis PATBM di setiap desa untuk mewujudkan anak Jawa Barat Juara", Ucap Poppy dalam sambutannya.

PATBM sendiri adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga di tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kalurahan.

Sesuai Surat Perintah Nomor: 800/ 1388/SP/Dinsos-PPPA/2019 dua kader PATBM berasal dari Desa Cipamekar yaitu Popong Nurhayati dan Euis Sarirasa, beserta Fasilitator Daerah PATBM wakili Dinsos P3A Sumedang.

“Alhamdulillah melalui Jambore ini kita bisa berbagi pengalaman dengan kabupaten lain dan menjadi penyemangat bersama dalam melindungi anak-anak dari kekerasan, jadi jika menemukan kasus kekerasan terhadap anak-anak dituntut  untuk dapat menanganinya sebisa mungkin oleh desa melalui PATBM karena itu sudah ada peraturannya, nanti setelah pulang juga akan disampaikan di rapat minggon desa hasil jambore ini kepada pak kuwu", Ucap Popong Nurhayati.

Hadir juga Kabid PPPA di waktu yang sama namun pada kegiatan berbeda yaitu Relawan Ngabaso (ngabring Kasakola Babarengan). Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dian mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sumedang untuk bersama-sama menghentikan kasus kekerasan dan kejahatan kepada perempuan dan anak.

“kendalanya kita PATBM belum memiliki SK-Bupati sebagai landasan hukumnya, dan akan segera disampaikan ke pak bupati” Ucapnya.

Namun, sejauh ini pihaknya memang sudah rutin melakukan sosialisasi ke kecamatan dan desa-desa yang ada di Sumedang untuk membentuk lembaga sebagai pelindung perempuan dan anak dari kekerasan.

Lebih lanjut, fasilitator daerah arifin mengatakan "mudah-mudahan nanti setelah ada SK-Bupati kita dorong desa  bersama-sama untuk membentuk PATBM minimal setiap wilayah di kecamatan ada. Perannya nanti seperti PPPA juga sama, jika menemukan kasus kekerasan untuk dapat menanganinya sebisa mungkin dari desa".

Sementara untuk PATBM di desa-desa Kabupaten Sumedang yang baru mulai dibentuk baru satu desa yaitu Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang, itupun masih tahapan sosialisasi.


Pewarta: IPIN

Post a Comment

Sampaikan Komentar Anda Disini....

Previous Post Next Post