LANGKAH-LANGKAH PENDAMPINGAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID)


INSAN DESA INSTITUTE - Desa mendapatkan Hak Dana Desa sebagaimana UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan aturan turunannya PP 60 Tahun 2014 yang direvisi dengan PP No 22 tahun 2015, PP No 43 Tahun 2014 dan di revisi menjadi PP 47 Tahun 2015. Dampak pengelolaan Dana Desa, Desa berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam pengelolaannya, desa dituntut untuk akuntable, bersih dan transparan. Hal ini juga sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lebih jauh, secara khusus Pasal 82 dan 86 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengisyaratkan untuk pelaporan anggaran desa dapat diakses oleh siapa saja dan dari mana saja.

gambar ilustrasi : website Pemerintah Desa Tamansari


Sistem informasi desa juga mengandung maksud bukan sebatas aplikasi, melainkan perangkat keras, perangkat lunak (aplikasi), jaringan dan sumber daya manusia.

Sistem Informasi Desa mengandalkan adanya proses yang jelas, tanpa mengenyampingkan jenis-jenis data dan informasi yang bersifat atau mengandung kewenangan lokal berskala desa. Penegasan pentingnya sumber daya manusia sebagai bagian dari Sistem Informasi Desa menunjukkan kewajiban pada pihak Kabupaten/Kota untuk memberikan pendampingan dan penguatan atas tata kelola informasi dan data pembangunan di tingkat desa.

Dalam arti luas, Sistem Informasi Desa sebagai suatu sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di Desa. Sistem Informasi Desa pada dasarnya sebuah sistem yang dinamis akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal. Selalu ada input yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan sistem.

Pengembangan Sistem Informasi Desa, tidak bisa dilihat sebagai langkah teknis dan administratife. Akses informasi harus diletakkan dalam kerangka yang lebih luas: suatu pintu yang membuka banyak kemungkinan bagi desa untuk ambil bagian dalam mengurus urusan rumah tangganya, dan pada saat yang bersamaan menjadi langkah kontribusi desa dalam ikut menjadi bagian dari penyelesaian masalah-masalah bangsa.

Dalam isu terakhir ini, Desa sendiri harus mulai dengan tiga kebaruan, yakni: (1) kesadaran baru–suatu kesadaran yang menempatkan informasi sebagai titik penting dalam keseluruhan pergerakan desa untuk membangun; (2) ketrampilan baru – pada khususnya dalam menghimpun, mengolah, mengelola dan menggunakan informasi, termasuk penggunaan teknologi informasi; dan (3) kebiasaan baru. Apa yang paling utama dari hal yang terakhir ini adalah bahwa soalnya bukan terletak pada penghimpunan informasi dan menatanya menjadi sumber informasi yang akurat. Soal utamanya adalah apakah desa akan punya kemampuan mempergunakan semua informasi yang ada menjadi elemen penting penggerak seluruh pihak di desa untuk bersama-sama membangun desa? Kemampuan inilah yang harus berkembang, sehingga Sistem Informasi Desa, bukan menjadi hal yang bermakna bagi pihak luar, tetapi bermakna bagi desa dan warga desa sendiri dalam melaksanakan kewenangannya.

Kemampuan desa untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat harus didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa untuk menunjang bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat desa. Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

Salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh desa adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari perkembangan kebutuhan manusia. Berbagai kebutuhan mendorong daya pikir manusia untuk mengembangkan teknologi sehingga dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap bidang kehidupan, salah satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang dengan pesat adalah  sistem teknologi informasi.

Salah satu teknologi informasi yang berkembang  pesat saat ini adalah  teknologi menggunakan media aplikasi dan internet yang dapat di akses dari mana saja, sehingga pemasukan data dapat dilakukan dari mana saja dan dapat dikontrol dari satu tempat sebagai sentral.

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Desa adalah proses dan aplikasi/media berbasis komputer dan internet, pengelolaan Informasi Desa, mendukung fungsi dan tugas pemerintah desa, yang didalamnya memuat administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan asset, pengelolaan anggaran, layanan publik, transmisi Informasi atas ke bawah atau sebaliknya, komunikasi lintas sektoral, komunikasi Pemerintah Desa dan Masyarakat, dsb. 

Dengan pengertian ini jenis aplikasi yang dibutuhkan suatu desa bisa saja lebih dari satu misalnya Aplikasi Validasi Penduduk untuk pengelolaan data dan pelayanan kependudukan seperti (KTP,KK,Akta Kelahiran surat Keterangan), SISKEUDES untuk mengelola keuangan/anggaran desa, aplikasi profil desa, Media sosial (Facebook, Twiter, whatsap, email, google drive, Blogg) dan lain sebagainya.

Sistem Informasi Desa menjadi sumber dan alat dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, maupun pengaduan masyarakat desa menjadi didasarkan data dan informasi yang akurat.

Ketersediaan informasi dan data yang akurat serta terus mengalami pembaharuan, maka Desa dapat merencanakan dirinya dengan baik.
Ada beberapa peran dan manfaat dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi desa yaitu sebagai berikut :

Perencanaan Pembangunan Desa

Data dasar kependudukan yang dijadikan dasar penentuan perencanaan menjadi sangat penting dilakukan. Misalnya, TIK dipergunakan untuk merencanakan suatu program perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin. Dalam perencanaan ini sangat diperlukan data berapa banyak jumlah fakir miskin yang ada di desa tersebut. Untuk keperluan ini, penggunaan TIK dapat digunakan untuk pengelolaan data dengan cepat dan akurat. Dalam praktiknya selama ini desa biasanya untuk memperoleh data fakir miskin masih sangat kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama. Ini disebabkan proses secara manual untuk memilih dan mengklasifikasi atau mengelompokkan kriteria yang memerlukan ketelitian tinggi dan membosankan.



Keterbukaan Informasi

Sebagai bentuk praktik demokrasi maka setiap warga diberikan hak untuk mengetahui informasi terkait rencana pembuatan kebijakan dan prosesnya. Dalam konteks ini TIK dapat memberikan manfaat dan ruang serta akses bagi warga desa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Seperti Keterbukaan Informasi RPJMDesa/RKPDesa, APBDesa, Realisasi APBDesa, Produk Hukum Desa, Informasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pembangunan Desa.

Pemerintah desa lebih akuntabel

Dengan adanya keterbukaan informasi yang mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel 

Pelayanan publik akan lenih baik, efektif,dan efisien

Seperti disebut di atas, dengan memanfaatkan TIK Pemerintah desa akan lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan fungsi dan tugas mereka. Karena salah satu tugas utama Pemerintah Desa adalah memberi layanan publik, fungsi ini pun akan lebih baik. Contoh sederhana yang diberikan di atas, warga akan bisa memperoleh surat keterangan yang mereka butuhkan secara lebih cepat dan dengan data yang lebih akurat.

Masyarakat mudah memperoleh informasi dan dokumen desa sesuai dengan yang diperlukan.

Masyarakat dapat mengawal secara aktif usulan Musrenbangdes, jika portal desa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan daftar usulan desa dan dokumen-dokumen alokasi anggaran desa.

Jika aplikasi media interaktif diintegrasikan ke dalam sistem (Laman Blog, Laman FB, Whatsap, Papan Informasi) maka ruang kontrol dan pelibatan warga terhadap penyediaan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa/supra desa dapat berfungsi optimal.

Mempercepat pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan.

Menjadi alat untuk mendorong kesadaran bersama warga agar terlibat dalam proses perencanaan sehingga dapat memperbaiki kualitas Perencanaan Desa yang Partisipatif.

Dapat menjadi instrumen keterbukaan informasi publik dan membantu dalam mempromosikan desa.

Memudahkan Proses Penyebaran Informasi dan Komunikasi Lintas Sektoral, Desa, Kecamatan, dan Kabupaten Sehingga dapat berjalan secara efektif dan Efisien.
Inovasi Pendampingan dan Fasilitasi Desa dalam Pemanfataan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dalam rangka menjalankan tugas fokok dan fungsi Pendampigan Desa, penulis telah menyusun dan melaksanakan strategi aksi untuk mengimplementasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi desa, diantaranya sebagai berikut :

  • Mendorong/Membangun Kesadaran Pemerintah dan Warga Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui optimalisasi conten dan sosialisasi  Web Blog INSAN DESA INSTITUTE (www.insandesainstitute.web.id) sebagai Media Edukasi dan Informasi Seputar Desa. Webblog yang didirikan pada tanggal 18 Juli 2016 ini,  dibuat bertujuan untuk menyediakan informasi dan ruang referensi tentang Tata Kelola Desa, Pendampingan Desa, dan informasi berkenaan dengan Implementasi undang – undang desa. Seiring perjalanan waktu alhamdulilah web tersebut tidak kurang dari 50.000 s.d 100.000 pengunjung setiap bulannya.

  • Koordinasi dengan beberapa stake holder terkait (Desa Dampingan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/SKPD terkait).
  • Bekerjasama dengan Bidang Komunikasi Dinas KOMINFOSANDITIK Kabupaten Sumedang dalam Penyusunan Kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Desa.
  • Pendampingan dan Fasilitasi Desa dalam Pembuatan Draft Perdes tentang Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa.
  • Pendampingan dan Fasilitasi Desa dalam Pembuatan Website/aplikasi pengolah data Desa serta pendampingan pembuatan konten desa.
  • Pendampingan dan Fasilitasi Desa dalam Pengelolaan WAG, pembuatan konten Media Social, dll sebagai sarana dan Prasarana Komunikasi dan Transmisi Informasi.
  • Pendampingan dan Fasilitasi Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan, Aparatur Pemerintah Desa, dan ketua RW dalam Penggunaan Aplikasi Sapa Warga (jabarprov.go.id/sapawarga) yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Pendampingan dan Pelatihan Pengelolaan Data Desa Berbasis penyimpanan awan (Cloud) dengan menggunakan Platform Google Drive/Drop BOX, sebagai bentuk penyimpanan dan pengamanan basis data desa.
  • Memfasilitasi Desa dalam mengalokasikan anggaran untuk optimalisasi Sistem Informasi Desa.

Penerapan Sistem Informasi harus mempertimbangkan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan informasi yang termuat dalam sistem informasi. Akses atas informasi menjadi prasyarat dasar untuk memastikannya.

Strategi Aksi yang telah disebutkan diatas merupakan langkah kecil dan sederhana dalam upaya mendorong Pemerintah dan Masyarakat Desa untuk melek Informasi. Sejatinya, Sistem Informasi merupakan proses yang berkelanjutan yang bersipat dinamis. Oleh sebab itu perlu adanya upaya kreatif dan inovatif untuk mengembangkannya.  

Oleh : Asep S Jazuli
(Pendamping Lokal Desa Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang)


Previous Post Next Post