Membangun Kepemimpinan di Desa


[full-post]
INSAN DESA INSTITUTE - Legitimasi (persetujuan, keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa) merupakan dimensi basic dalam kepemimpinan Kepala Desa. Sebaliknya seorang Kepala Desa yang tidak legitimate entah cacat moral, cacat hukum atau cacat politik  maka dia akan sulit mengambil inisiatif dan keputusan fundamental. Namun legitimasi Kepala Desa tidak turun dari langit. Masyarakat Desa sudah terbiasa menilai legitimasi berdasarkan dimensi moralitas maupun kinerja. Tanpa mengabaikan moralitas, prosedur yang demokratis merupakan sumber legitimasi paling dasar (Cohen, 1997).



Prosedur demokratis dan legitimasi ini bisa disaksikan dalam arena pemilihan Kepala Desa. Legitimasi Kepala Desa (pemenang pemilihan Kepala Desa) yang kuat bila ia ditopang dengan modal politik, yang berbasis pada modal sosial, bukan karena modal ekonomi alias politik uang. Jika seorang calon Kepala Desa memiliki modal sosial yang kaya dan kuat, maka ongkos transaksi ekonomi dalam proses politik menjadi rendah. Sebaliknya jika seorang calon Kepala Desa miskin modal sosial maka untuk meraih kemenangan ia harus membayar transaksi ekonomi yang lebih tinggi, yakni dengan politik uang. Kepala Desa yang menang karena politik uang akan melemahkan legitimasinya, sebaliknya Kepala Desa yang kaya modal sosial tanpa politik maka akan memperkuat legitimasinya. Legitimasi awal itu menjadi fondasi bagi karakter dan inisiatif kepemimpinan Kepala Desa.

Kepala Desa hendaknya menjadi contoh pemimpin yang ditauladani dimana perilakunya patut ditiru atau dicontoh. Dalam bahasa Arab keteladanan diungkapkan dengan kata uswah dan qudwah, artinya teladan adalah suatu keadaan seseorang dihormati oleh orang lain yang meneladaninya. Kata uswah terdapat dalam Al-Quran dengan sifat dibelakangnya dengan sifat hazanah yang berarti baik. Sehingga terdapat ungkapan uswatun hazanah yang berarti teladan yang baik. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru, diikuti, atau dicontoh dari seseorang (Ahmad Riyadi, 2007).

Keberhasilan atau kegagalan seorong pemimpin sangat tergantung unjuk kemampuan atau kinerja ketika memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Peningkatan Pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kinerja kepemimpinan di Desa. Dalam hal ini, sejauh mana Kepala Desa secara efektif mampu merencanakan, menggerakan, memotivasi, mengarahkan, mengkomunikasikan, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya dalam manajemen berarti menjalankan kepemimpinan fungsi manajemen atau sebagai manajer dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan dan pembangunan.

Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi erat kaitannya dengan keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa dan merupakan dimensi paling dasar dalam kepemimpinan Kepala Desa. Seorang Kepala Desa yang tidak legitimate akan sulit mengambil inisiatif. Legitimasi secara prosedural didapatkan melalui proses demokrasi, dan praktek demokrasi secara formal dilakukan dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Legitimasi Kepala Desa (pemenang pemilihan Kepala Desa) kuat bila ditopang dengan modal politik, yang berbasis pada modal sosial, bukan karena modal ekonomi alias politik uang. Jika seorang calon Kepala Desa memiliki modal sosial yang kaya dan kuat, maka ongkos transaksi ekonomi dalam proses politik menjadi rendah. Sebaliknya jika seorang calon Kepala Desa miskin modal sosial maka untuk meraih kemenangan ia harus membayar transaksi ekonomi yang lebih tinggi, yakni dengan politik uang. Kepala Desa yang menang karena politik uang akan melemahkan legitimasinya, sebaliknya Kepala Desa yang kaya modal sosial tanpa politik uang maka akan memperkuat legitimasinya.

Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan Kepala Desa berkewajiban antara lain; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik Kepala Desa atau pemimpin di Desa lainnya juga harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk tunduk pada Undang-Undang Desa sebagai aturan yang mengikat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Desa. Kewajibankewajiban sebagaimana yang diamanahkan Undang–Undang Desa harus senantiasa diperhatikan serta dilaksanakan.

Sanksi juga akan diberlakukan bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi. Pasal 28 Undang–Undang Desa menyatakan Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis serta tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.


Kaderisasi kepemimpinan merupakan proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin penganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam memimpin suatu organisasi.

Proses kaderisasi tidak hanya menyiapkan calon pemimpin (Kepala desa) yang berkualitas, tetapi juga menyiapkan pemimpin yang mempunyai pola/gaya kepemimpinan yang out of the box. Salah satunya adalah gaya Kepemimpinan inovatif-progresif, kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian (kepala Desa) tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya.


Disarikan dari berbagai sumber
Oleh : Asep Jazuli



Previous Post Next Post