Pemkab Sumedang Targetkan Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan, Formulasi dan Inovasi Apa yang dibuat untuk melaksanakannya?


Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, mendasar, dan krusial karena menyangkut kehidupan dan penghidupan banyak penduduk. Kemiskinan bukan hanya menyangkut masalah rendahnya pendapatan, namun juga tidak adanya kesempatan mencapai standar hidup tertentu, seperti kecukupan pangan, kesehatan, keterlibatan dalam lingkungan sosial, penghargaan masyarakat, dan pendidikan yang memadai. Kemiskinan dapat juga berarti kehilangan kesempatan untuk mencapai kualitas kehidupan tertentu, seperti panjang umur, sehat, terbebas dari kelaparan, kepemilikan akses terhadap sarana kesehatan, air bersih, pendidikan, dan sosial. Masalah kemiskinan juga selalu ditandai dengan adanya kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.



Masalah kemiskinan ini perlu dijadikan prioritas penanganan karena apabila masalah ini tidak diatasi secara sungguh-sungguh, terpadu, dan berkelanjutan dapat menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial lain yang lebih kompleks. Mendesaknya masalah kemiskinan untuk segera diatasi didasari oleh angka kemiskinan yang relatif tinggi.

Demikian halnya di Indonesia, berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan sudah lama dilakukan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari regulasi yang telah ditetapkan, yaitu: 1) UUD 45, yang mengamanatkan semua Warga Negara berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, bebas dari kemiskinan, dan keterlantaran, 2) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta 3) Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/ 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Sebagai implikasi dari regulasi tersebut, sejak era orde baru, penanganan kemiskinan terus menerus dicantumkan sebagai program prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) juga memprioritaskan program penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta revitalisasi pertanian, dan perdesaan.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang pernah digulirkan pemerintah antara lain Program Keluarga Sejahtera (Prokesra), Program Pembangunan Keluarga Sejahtera, Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos), serta program terkait lain, seperti Program Kredit Mikro, Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Daerah, Pengembangan Prasarana Perdesaan, Program Beras untuk Keluarga Miskin, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk masyarakat perdesaan, Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), PNPM, KUR, PKH, BPNT, sampai dengan Dana Desa yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Serangkaian program ini memiliki tujuan sama, yakni pengentasan rakyat Indonesia dari kemiskinan.

Selain menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Pusat, Penanganan masalah kemiskinan juga menjadi perhatian  dari Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Sumedang. Dilansir dari media sumedang.online, Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Secara eksiting Sumedang berada pada angka 9,79 persen melampaui angka rerata kemiskinan di Jawa Barat yang mencapai 9,76.

Karena itu dia menekankan agar ada bentuk keseriusan dari berbagai pihak untuk dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Tahu. ”Pada RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, telah ditetapkan target kinerja penurunan angka kemiskinan progresif, yakni 0,8 persen setiap tahunnya, minimal menjadi 5,76 persen pada tahun 2023 mendatang” ungkap Bupati.

Saat Upacara Puncak Peringatan Hari Jadi ke-441 Tahun 2019 di Alun-alun Kabupaten Sumedang, bulan april yang lalu, Bupati Sumedang mengapresiasi jajaran Pemerintahan Kabupaten Sumedang serta segenap komponen daerah, yang selama ini telah bekerja keras dan bersinergi melalui pola Pentahelix, yakni sebuah skema kolaborasi antara elemen pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.

“Hasil dari kerja keras selama ini, kita telah berhasil meraih berbagai capaian positif, antara lain keberhasilan pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meraih pengharagaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai apresiasi atas partisipasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD). Ini meruapakn kado istimewa bagi Hari Jadi Sumedang ke 441, yang mudah-mudahan menjadikan kita lebih semangat dalam bekerja, sekaligus sebagai salah satu ikhtiar dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di Sumedang,” ungkapnya.

Sebagai warga desa dipinggiran Kabupaten Sumedang, membaca ungkapan Bupati diatas, ada pertanyaan terkait dengan upaya penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Pertanyaannya adalah dengan tertuangnya di RPJMD target kinerja penurunan angka kemiskinan progresif, yakni 0,8 persen setiap tahunnya, minimal menjadi 5,76 persen pada tahun 2023, formulasi dan inovasi Apa yang dibuat oleh Pemkab Sumedang untuk mencapai target tersebut?

Pertanyaan terkait formulasi dan inovasi apa yang dibuat ? saya kira, perlu diperjelas oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, baik itu dari sisi ketersedian regulasi daerah yang secara spesipik menyasar pada penanggulangan kemiskinan, dukungan anggaran, indikator yang akan dipakai untuk mengukur tingkat kemiskinan, ketersediaan data yang valid dan tersingkronisasi, leading sektor program, pelaksana teknis, sampai pada tataran kegiatan yang bersipat teknis dilapangan. Semua itu perlu diperjelas dan tersosialisasi kepada semua pihak termasuk pada warga desa seperti saya ini yang mungkin “Kudet” kurang update dan sebagai orang yang masih awam dalam urusan pemerintahan. 

Agar program  tersebut dapat berjalan secara optimal dan dapat dilakukan oleh semua pihak secara gotong royong, partisipatif, dan tersingkronisasi sesuai perannya masing-masing.


Sebuah Opini dari warga desa dipinggiran Kabupaten Sumedang***

Oleh : Asep Jazuli
(Warga Desa di Kecamatan Cibugel-Sumedang, Penikmat Kopi, dan Pemain Game Online)  


  

Previous Post Next Post