PENTINGNYA DATA KEMISKINAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA


INSAN DESA INSTITUTE - Informasi penting untuk membangun visi dan misi desa adalah peta sosial dan ekonomi desa, termasuk didalamnya peta kemiskinan yang ditetapkan secara partisipatif. Dengan data kemiskinan, perencanaan program dan kegiatan, termasuk juga rencana anggarannya akan lebih terarah. Mengapa? Dengan peta kemiskinan kita dapat mengetahui apakah prioritas pembangunan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin atau tidak.



Untuk memaksimalkan kebutuhan data kemiskinan, proses perencanaan dan penganggaran desa seyogyanya melibatkan partisipasi masyarakat miskin. Pengalaman sebelumnya, perencanaan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat miskin, informasi detil (rinci) tentang siapa saja masyarakat desa yang paling berhak mendapat prioritas pembangunan menjadi tidak jelas.

Ketidakjelasan ukuran kemiskinan ini kemudian turut menyebabkan pembangunan yang diselenggarakan baik oleh desa maupun pemerintah supra-desa tidak tepat sasaran. Memang, menentukan ukuran maupun kriteria kemiskinan di level desa bukanlah perkara yang mudah dipecahkan. Akan tetapi bukan berarti tidak bisa diupayakan.
Salah satu cara untuk menentukan indikator kemiskinan yaitu melalui Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP). Tujuan AKP ini adalah menemukan indikator kemiskinan ditingkat lokal dan analisis penyebab kemiskinan menurut si miskin itu sendiri. Metode yang digunakan dalam kegiatan AKP adalah Community Leaning and Participatory Process (CLAPP), Asset Based Approach (ABA), dan Gender and Social Inclusion (GSI).

Salah satu metode yang digunakan untuk pelibatan masyarakat miskin dan perempuan ini disebut dengan CLAPP-GSI atau "Proses Pengkajian dan Perencanaan partisipatif dan Bersifat Inklusif keadilan sosial dan gender"

Pendekatan ini mengajak kaum miskin dan perempuan melakukan refleksi dan merencanakan perubahan kehidupan mereka. Rancangan instrumen yang memastikan ruang suara dan pilihan mereka dibuat secara sederhana dan mampu dikembangkan masyarakat sendiri.

Ketika CLAPP-GSI menghasilkan RPJM Desa untukenam tahun dan RKP Desa untuk satu tahun dengan pengarusutamaan kemiskinan dan gender, maka kontribusi besar telah diberikan masyarakat dalam mendorong strategi penanggulangan kemiskinan menurut suara si miskin dan memperbaiki ketidakadilan gender.

Terkait dengan hal tersebut, ada baiknya kita menyimak sejenak pengalaman desa-desa di Sumba Barat menyiapkan baseline data (data dasar) kemiskinan sebagaikan basis penyusunan RPJM Desa.

Belajar dari Pengalaman: “Desa Mareda Kalada Sumba Barat”

Dalam rangka menyusun RPJM Desa yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, Desa Mareda Kalada membangun kemitraan Bahtera salah satu LSM di Kabupaten Sumba Barat. Kemitraan tersebut menghasilkan masyarakat desa yang aktif yang kemudian terhimpun dalam sebuah wadah bernama Kader Pambaharu Desa (Kapedes).

Bersama pemerintah desa setempat, Kapedes melakukan kegiatan AKP (Analisis Kemiskinan Partisipatif). Para Kapedes bersama warga melakukan langkah-langkah berikut ini, yakni:
  • Mengidentifikasi aspek pembeda tingkat kehidupan antar rumah tangga.
  • Membuat kriteria dan kategori lokal dibobotkan dan
  • Membuat standar ukuran untuk pendataan. Rumusnya sebagaimana di dalam tabel berikut.
  • Proses AKP kemudian menghasilkan empat kriteria yaitu:
  • Warga yang mampu (Ata Matto).
  • Warga dengan kemampuan sedang (Ata Tutu Wa'i)
  • Warga miskin (Ata Milla).
  • Sangat miskin (Ata Dengo).

Tabel 1.
Hasil Indikator dan Ciri Tingkat Klasifikasi Kesejahteraan
Desa Mareda Kalada

SKOR
CIRI-CIRI
KATEGORI
Mampu
(Ata Matto)
Sedang
(Ata Tutu Wa'i)
Miskin
(Ata Milla)
Sangat miskin (Ata Dengo)
5
Luas lahan yang dimiliki
>1,50
0,75-1,45
0,25-0,70
< 0,25
4
Kemampuan menyekolahkan anak
SMA-PT
SMP-TIDAK TAMAT SMA
SD-TIDAK TAMAT SMP
Tidak Sekolah-Tidak Tamat SD
3
Ternak besar yang dimiliki
> 5 ekor
2 - 4  ekor
1 ekor
0
2
Kemampuan berobat
Rumah sakit /dokter
Puskesmas dan Rumah Sakit
Polindes dan Dukun
Dukun
1
Pola makan (nasi beras)
3 x sehari
2 x sehari
1 x sehari
2 hari sekali



60
45
30

15
15

46-60
31-45
23-30
15-22,5
                 Sumber: BP Planning and Budgetting Of Village (Murtiono) FPPD

Beberapa indikator pembeda kesejahteraan diantaranya didasarkan pada luas lahan yang dimiliki warga dengan skor palingtinggi bobotnya 5, kemampuan menyekolahkan anak, bobotskornya 4, ternak besar yang dimiliki dengan bobot skor 3, kemampuan berobat dengan bobot skor 2 dan pola makan dengan bobot skor 1.Ciri pembeda lainnya, berdasarkan kondisi rumah warga. Rumah yang beratap seng dan berlantai semen dengan rumahberatap alang dan berlantai tanah.

Untuk menentukan siapa yang kaya, sedang, miskin dan sangat miskin maka ditarik kesimpulan dengan cara, angka yang terbesar atau tertinggi ditambah dengan angka terkecil lalu dibagi dua. Kemudian mendapat angka tengah, yakni 45 sebagai patokan antara untuk mengukur KK ini lebih besar bobotnya ke kaya, sedang, miskin atau sangat miskin.

Rumus AKP diatas ini ditemukan berdasarkan hasil survey yang dilakukan Kades kepada seluruh warga melalui kunjungan lapangan, observasi, dan wawancara dengan setiap KK/rumah untuk menemukan siapa yang kaya, sedang, miskin dan sangat miskin di desa dan mengapa mereka mengalami kemiskinan.

Dari proses pengumpulan data melalui survey mendalam ini kemudian dimusyawarahkan di tingkat desa secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga perumusan data menjadi valid dan disepakati oleh warga. 

Hasil dari proses AKP ini menjadi jelas siapa yang miskin di desa sehingga mendapatkan prioritas dalam program-program pembangunan seperti bantuan PKH dari Kementeriaan Sosial yang bersumber melalui Basis Data Terpadu, program Jamkesmas dari Dinas Kesehatan, dan bantuan lainnya, serta proritas perencanaan belanja desa.

Proses AKP membantu pemerintah desamendistribusikan berbagai jenis bantuan kepada warganya sesuai dengan haknya.Proses AKP membuat warga saling mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami aleh masing masing warga di desanya.

Cerita di atas menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa telah dilakukan berbagai aktivitas dalam rangka penggalian potensi desa dan data lain yang dibutuhkan untuk menyusun perencanaan desa yang komprehensif. Dari rangkaian aktivitas tersebut, ada pendataan warga berdasar tingkat kesejahteraannya dan kemudian menggambarkannya dalam sebuah peta sosial desa yang mudah dipahami oleh warga.

Penulis :  ARI ARIFIN, M.Si

IG:  ari_arifin09


Previous Post Next Post