Percepat Program Pemerintah, Kemendes Luncurkan e-Government

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, meresmikan aplikasi e-Government Kemendes PDTT. Aplikasi ini nantinya akan membantu ketepatan dan kecepatan program kementerian yang selama ini dipimpin.

Foto: kemendes PDTT

"Salah satu keberhasilan kita adalah keakuratan data yang kita miliki. Selain itu kecepatan, selama ini kita merasa dalam menjalankan program tersendat dan kurang mendapatkan impact di lapangan. Sebab data kurang akurat dan speed-nya lama, sehingga dapat datanya telat," ucap Eko dalam keterangannya, Jumat, (11/10/2019).

Aplikasi e-Government juga akan membantu Kemendes menjalankan program pembangunan di 74.954 desa dan ratusan kawasan transmigrasi yang berada di lokasi, demografi dan latar belakang pendidikan masyarakat yang beragam.

Dengan pemanfaatan teknologi digital era industri 4.0, diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah semua pekerjaan. "Kenapa pembangunan desa bisa lebih baik dan diikuti oleh 23 negara, karena kita punya database dan tata kelola yang sudah menggunakan e-government," tambahnya.

Selain itu, Eko menjelaskan dalam tiga tahun terakhir pihaknya telah mendapatkan most improvement di lingkungan kementerian. Ia pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pegawai dan mitra Kemendes yang telah membantu pelaksanaan program kementerian.

"Semoga kerja sama kita dengan para mitra dapat memberikan benefit, bukan hanya untuk kementerian, namun juga untuk para mitra," ucapnya.

Selanjutnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo), Eko Sri Haryanto mengatakan e-Gonvernment Kemendes tidak hanya berisi aplikasi yang bersifat internal. Namun, juga memiliki produk yang bersifat eksternal untuk memperluas layanan kepada masyarakat desa.

"Sebagaimana seluruh aplikasi internal diintegrasikan dalam Dashboard Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, maka seluruh informasi aplikasi eksternal diintegrasikan dalam PDDI (Pusat Data Desa Indonesia). Isinya seluruh data desa di Indonesia," ucap Eko Sri Haryanto.

Diketahui, aplikasi yang bersifat internal tersebut di antaranya adalah, SIMPEG yakni sistem aplikasi yang mampu memberikan informasi data-data pegawai mengenai pengelolaan data kepegawaian khususnya meliputi pendataan pegawai, proses perencanaan dan formasi kepegawaian, penilaian angka kredit, mutasi pegawai, dan sistem pelaporan.

Lalu, absensi mobile yakni aplikasi yang mempermudah pemantauan kehadiran dan kinerja pegawai, e-SAKIP yakni sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

Selanjutnya e-Journal SKP yakni sasaran kinerja pegawai sarana mengisi rencana sasaran kinerja pegawai dan sebagai pedoman untuk mengelola, menilai dan mengevaluasi laporan kerja. Kemendesa Corner sebagai media komunikasi internal se-Kemendes PDTT, e-complaint Sipemandu yakni pusat penerimaan pelaporan dan pelaporan permasalahan pengaduan desa, PDT, dan Transmigrasi.

SIAPMAS yakni sistem informasi pelatihan masyarakat dan alumni, Dashboard Kemendesa yakni aplikasi yang menampilkan rangkuman data dari beberapa aplikasi internal, Lumbung file sebagai basis penyimpanan data Kementerian Desa, dan Webmail @kemendesa.go.id sebagai alamat daring Pegawai Kemendes.

Sementara itu, aplikasi yang bersifat eksternal di antaranya, SIPEDE yakni sistem informasi pembangunan desa, IDM online yakni indeks desa membangun yang disediakan secara daring, BUMDes yakni aplikasi badan usaha milik desa secara online. Ruang Desa sebagai sistem informasi sarana komunikasi antara perangkat desa, LSM, pendamping desa secara nasional, dan yang tidak kalah penting.

Akademi Desa 4.0 yang menjadi perangkat digital seputar penyediaan informasi dan media pelatihan daring untuk perangkat desa sebagai dasar penguatan kapasitas sumber daya manusia di desa.

Selanjutnya SIPUKAT yakni sistem informasi peta terpadu kawasan transmigrasi melalui peta spasial tersebut dapat dilihat penyebaran potensi kawasan wisata, kawasan pemukiman, hasil sumber daya alam/komoditas, serta jumlah desa yang ada pada suatu wilayah/kabupaten/kecamatan.

SIPEMAS yakni sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat, PDDI yakni pusat data desa Indonesia sebagai penyedia big data tentang desa se-Indonesia, SIDES yakni sistem informasi desa sebagai sarana digital manajemen perencanaan pelaksanaan dan monitoring Desa, dan yang tak kalah penting adalah penyediaan, dan Infrastuktur Desa Digital.

Adinda Purnama Rachmani – detikFinance

Sumber :

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4742803/percepat-program-pemerintah-kemendes-luncurkan-e-government