PERMENDESA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG MUSYAWARAH DESA (MUSDES)


INSAN DESA INSTITUTE - Musyawarah Desa merupakan wadah penting dan strategis bagi masyarakat untuk menyalurkan gagasan dan kebutuhannya agar dapat difasiltasi Pemerintah Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.




Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa rekomendasi Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga di Desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Musyawarah Desa merupakan media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Desa, sehingga dalam penyelenggaraannya harus disiapkan sebagai wadah implementasi ruang partisipasi publik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa, partisipasi, dan pelibatan banyak pihak termasuk kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu melahirkan pemikiran kritis yang mampu menghasilkan keputusan strategis dan demokratis yang berpihak pada kepentingan masyarakat Desa.

Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas Pemerintah Desa, BPD, LKD dan Unsur masyarakat. Dalam hal diperlukan, Musyawarah Desa dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kalangan investor, akademisi, praktisi dan organisasi sosial masyarakat.

Organisasi sosial yang dibentuk oleh dan dari masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Beberapa organisasi sosial masyarakat antara lain :
1. panti asuhan; 2. lembaga bantuan hukum; 3. lembaga swadaya masyarakat; dan 4. organisasi lain yang tumbuh dan berkembang di Desa.

Pelaksanaan Musyawarah Desa sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159), namun Peraturan tersebut sekarang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan sebagai penggantinya, Kementerian Desa PDTT RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Regulasi tersebut ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2019 dan di tandatangani Oleh Menteri Desa era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid I, Eko Putro Sandjojo. Dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Widodo Ekatjahjajana dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203.





Post a Comment

Sampaikan Komentar Anda Disini....

Previous Post Next Post