PERMENDESA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA


Kementrian Desa PDTT RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.  Regulasi tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019, dan ditanda tangani oleh Menteri Desa era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid I, Eko Putro Sandjojo.



Pengundangan Permendesa tersebut diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2019, oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana, yang tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262.

Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa ini, bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan Pendampingan Masyarakat Desa bagi Kementerian/lembaga, Tenaga Pendamping Profesional (PLD,PD/TI,TAPM) KPMD, dan Pihak Ketiga.

Pendampingan Masyarakat Desa bertujuan untuk:

a. meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa; b. meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan Partisipatif; c. meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya Desa bagi kesejahteraan dan keadilan; dan d. meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan Peraturan Penggantinya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.





Post a Comment

Sampaikan Komentar Anda Disini....

Previous Post Next Post