FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
items

ISU UTAMA YANG HARUS DISIKAPI BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa termasuk didalamnya BPD. Dalam kedudukannya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya, ada beberapa isu yang harus disikapi dan menjadi perhatian BPD, diantaranya : 

 

Kewenangan Desa

 

Dalam konteks implementasi UU Desa, kewenangan desa menjadi ruh atau inti dalam penyelenggaraan desa. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan desa harus berdasar pada kewenangan desa. Dengan kata lain kewenangan desa merupakan alas hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa merupakan Pengaturan mengenai kewenangan desa telah dibuat di tingkat nasional yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan peraturan di daerah serta peraturan desa.

 


Karena kewenangan Desa pada akhirnya ditetapkan dengan peraturan Desa, maka sesuai dengan fungsi dan tugasnya, BPD terlibat dalam pembahasan dan penetapannya. Dalam membahas Peraturan Desatentang kewenangan Desa, hendaklah BPD benar-benar memperhatikan kondisi dan potensi desa, agar kewenangan yang ditetapkan dapat dijalankan dengan baik di Desa.

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan

Pasal 78 UU Desa menyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Tujuan pembangunan tersebut perlu tercemin dalam program dan prioritas pembangunan. Pasal 80 UU Desa menyatakanPerencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa selanjutnya dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  • Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  • Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  • Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  • Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan juga harus tercermin dalam Belanja Desa yang menyatakan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan memperhatikan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan desa, sesungguhnya tidak hanya terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat

UU Desa mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dengan definisi ini pemberdayaan bukan hanya cara melainkan tujuan dari penyelenggaraan desa. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu azas dalam UU Desa. Pemberdayaan masyarakat juga tersebar dalam berbagai pasal UU Desa yang intinya menjadikan masyarakat sebagai subyek dari pembangunan. BPD adalah perwakilan dari masyarakat. Karena itu setiap keputusan dan perbuatan harus mencerminkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan selalu berupaya untuk mendudukan masyarakat sebagai subyek pembangunan di desa.

Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sosial adalah salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Partisipasi merupakan salah satu asas dalam UU Desa yang diartikan sebagai turut berperan aktif dalam kegiatan. Transparansi adalah proses dan tujuan untuk menjadikan masyarakat luas mengetahui informasi penyelenggaraan desa. Sedangkan akuntabilitas sosial adalah setiap usaha agar penyelenggaraan desa dapat dipertangungjawabkan kepada masyrakat sebagai pemberi mandat. UU Desa dengan tegas menyatakan agar partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sosial terwujud dalam isu-isu sttrategis di desa, misalnya:
  1. Pembangunan Desa
  2. Pengelolaan Keuangan dan aset desa
  3. Pembentukan BUM Desa
  4. Kerja sama antar Desa

Perwujudan penting dari partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sosial adalah Musyawarah Desa yang penyelenggaraannya menjadi tugas BPD. Karena itu BPD perlu menyelenggarakan forum ini dengan baik. Perwujudan lainnya adalah pengembangan sistem informasi desa dan sistem penampungan, pengelolaan dan penyampaian aspirasi –termasuk keluhan- dari masyarakat untuk disampaikan kepada penyelenggara pemerintahan desa.

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa untuk semua (inklusif)

Perencanaan dan penganggaran pembangunan desa inklusif adalah perencanaan dan penganggaran yang diperuntukan untuk semua lapisan masyarakat yang ada di desa. Salah satu tugas BPD adalah memfasilitasi Musyawarah Desa. Untuk dapat memberikan masukan terhadap perencanaan dan penganggaran yang inklusif, BPD perlu memahami beberapa konsep kunci, persoalan dan pendekatan utama terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial. Pemahaman yang baik akan hal-hal tersebut diatas menjadi prasyarat untuk dapat mengkaji dan menetapkan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan kelompok yang seringkali terabaikan dalam berbagai proses pengambilan keputusan di tingkat desa seperti kaum perempuan, penyandang cacat/disabilitas, masyarakat miskin, masyarakat adat dan kelompok minoritas lainnya. Dalam buku panduan ini, fokus utama diberikan pada isu gender dan disabilitas sesuai dengan prioritas utama pemerintah.

Gender Mengapa penting memahami isu gender?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Namun demikian, perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya antara warga desa/penduduk perempuan dan laki-laki belum setara.

Untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, pada tahun 2000, dikeluarkan Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah termasuk desa untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif dan analisis gender ke dalam proses pembangunan di segala bidang.

Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, menjadi ruang dan sarana yang sangat strategis untuk penerapan PUG, karena merupakan ‘jantung’ pemerintahan dalam mengelola sumberdayanya. Apabila dalam proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan menggunakan analisis gender, hampir dapat dipastikan bahwa dokumen-dokumen yang dihasilkan melalui proses tersebut juga akan responsif gender.

BPD sebagai lembaga yang telah mempelopori keberpihakan terhadap perempuan melalui keberadaan unsur perempuan dalam kelembagaan BPD, diharapkan dapat mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam rangka percepatan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat di desa.

2/Post a Comment/Comments

73745675015091643