Kepemimpinan dan Alokasi Anggaran Desa Persiapan

Bagaimana prosedur penetapan desa secara hukum? Apakah desa yang belum definitif dapat mendapatkan anggaran? Jika belum definitif siapa yang dapat menjadi pelaksana tugas?

Ilustrasi Gambar : hukumonline.com

Pengaturan mengenai pengelolaan pemerintahan Desa dapat Anda temukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa yang Anda maksud sebagai penetapan adalah pembentukan Desa baru.

Pertama-tama perlu dipahami definisi dari Desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Desa merupakan salah satu bentuk penataan Desa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pembentukan desa diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Desa, yang menyatakan bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Ulasan Lengkapnya Klik Disini

Oleh : Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H.

Hukumonline.com