FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
items

Tingkatkan Kualitas Dana Desa, Ketua Komisi X DPR RI Sebut Sertifikasi Pertepedesia


Pemerintah semakin ketat dalam menerapkan aturan keprofesian di Indonesia.

Ketua Komisi X Syaiful Huda, di damping Ketua Umum Pertepedesia Dindin Abdullah Ghazali didamping para pengurus harian tengah menghadiri silllturahami dan Konsolidasi pertepedesia 

Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) saat ini tengah memperjuangkan nasib para pendamping desa agar lulus uji profesi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam kegiatan yang dihadiri Ketua Komisi X Syaiful Huda tersebut, Ketua Pertepedesia, Dindin Abdulah Ghazali, mengatakan bahwa pemerintah melalui BNSP telah mewajibkan setiap sumber daya manusia, termasuk pendamping desa, memenuhi standardisasi profesi melalui uji sertifikasi.

Pertepedesia, menurutnya, menyadari kewajiban memenuhi aturan tersebut dengan beberapa langkah yang siap dilakukan guna meningkatkan kompetensi setiap pendamping desa.
“Terutama mempersiapkan para anggota agar bisa mengikuti proses assessmen sertifikasi profesi pendampingan, karena dua tahun ke depan semua pendamping di seluruh level wajib bersertifikasi,” ujar Dindin dalam Silllturahami dan Konsolidasi Pengerus DPP Pertedesia, di Balilatfo Kemendes PDTT Jakarta, Sabtu (21/12/2019).
Lebih jauh Dindin menjelaskan, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), banyak hal yang cukup berdampak strategis untuk pembangunan desa.

Di antaranya, otonomi fiskal yang diwujudkan melalui pengalokasian dana untuk desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu dana desa.


Editor: Theofilus Richard



0/Post a Comment/Comments

73745675015091643