Tugas dan Peran BPD dalam Perencanaan Desa


Perencanaan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.


Musyawarah Desa Perencanaan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hasil musyawarah Desa ini akan dijadikan sebagai input dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Daftar Usulan Rencan Kerja Pemerintah Desa atau disingkat DURKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Sama seperti musyawarah desa lainnya, kegiatan ini diselenggarakan oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa ini merupakan musyawarah sekaligus kesempatan bagi BPD dan mayarakat desa untuk mendapatkan informasi sekaligus menguji isi dan materi rancangan yang telah disusun oleh Pemerintah Desa dalam bentuk daftar usulan prioritas kegiatan untuk 6 (enam) tahun dan tahunan. Sebelum proses musyawarah dilakukan, BPD hendaknya sudah memegang dan mempelajari materi tersebut. Hasil telaahan materi dimaksud akan disampaikan melalui pandangan resmi BPD dalam musyawarah Desa. Selanjutnya materi rancangan yang telah dipaparkan dalam musyawarah juga akan mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat yang hadir dalam musyawarah.

Hasil-hasil diskusi, pembahasan dan permusyawaratan yang menjadi kesepakatan dalam musyawarah akan menjadi keputusan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa. Selanjutnya Tim Penyusun beserta Pemerintah Desa akan melakukan penyesuaian materi rancangan sesuai dengan hasil kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara.

Post a Comment

Sampaikan Komentar Anda Disini....

Previous Post Next Post