Relasi Kuasa Pemangku Kepentingan Di Desa


Desa yang merupakan pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia memiliki karakteristik yang unik, Interaksi sosial di Desa dipengaruhi oleh faktor ketergantungan yang sangat kuat antara masyarakat dengan pemimpinnya, baik pemimpin formal maupun pemimpin nonformal di tingkat lokal. Pemimpin formal biasanya adalah Kepala Desa maupun perangkat Desa, sedangkan pemimpin nor formal merupakan pemimpin pada sosial seperti pemuka adat, agama, pejabat pemerintah yang ada berada di Desa, orang kaya maupun orang yang dituakan di Desa.

ilustrasi gambar : merdeka.com


Pada masa lalu dan juga tidak menutup kemungkinan masih terjadi di masa kini, hubungan masyarakat dengan pemimpin di Desa layaknya hubungan antara yang berkuasa dan dikuasai. Keputusan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak seringkali diwakilkan atau diwakili oleh pemimpin di Desa. Makna partisipasi masyarakat juga menjadi sangat sederhana yakni mobilisasi warga oleh para pemimpinnya. Partisipasi bukan berangkat dari kesadaran yang tumbuh dari masyarakat atau seringkali kita sebut sebagai partisipasi semu17. Dihadirkan secara fisik dalam musyawarah Desa maupun musyawarah rencana pembangunan Desa. Namun usulan dan keputusan musyawarah didominasi pemimpin lokal yang menjadi elit Desa, seakan kehadiran masyarakat hanya untuk legitimasi keputusan para elit Desa tersebut.

Pemilihan orang-orang yang menempati jabatan strategis Desa seperti di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun lembaga kemasyarakatan Desa seperti LPMD, RW, RT, PKK, Karangtaruna juga masih terkait erat dengan kepla Desa sebagai “Penguasa Desa”. Mereka yang ditempatkan pada posisi tersebut umumnya diambilkan dari orang-orang yang memiliki kedekatan terhadap Kepala Desa. Hal ini untuk memudahkan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kegiatan di Desa. Dengan kondisi ini Kepala Desa sangat dominan, apalagi setelah diundangkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana kepala Desa menjadi kuasa pengguna anggaran di Desa. Sehingga semakin memiliki kekuasaan sentral untuk mengambil keputusan dalam menentukan arah pembangunan dan penganggaran. Sangat jarang sekali ada kekuatan penyeimbang di Desa, biasanya lebih karena dampak dari kontestasi Pilkades, kelompok yang kalah menjadi kekuatan untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Relasi kuasa yang timpang karena dominasi Kepala Desa mengakibatkan lemahnya kontrol dari masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Akibatnya akan merusak sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan Desa bahkan fungsi dan tata kerja pemerintahan Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perencanaan pembangunan hanya dilakukan oleh elit Desa, penganggaran APB Desa yang seharusnya disepakati bersama BPD hanya diputuskan oleh Kepala Desa. BPD yang seharusnya berperan sebagai kekuatan penyeimbang “dilemahkan” kapasitasnya sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Keadaan ini diperburuk dengan rendahnya keterlibatan masyarakat. Alokasi anggaran dalam APBDesa tidak banyak bermanfaat untuk masyarakat terutama kelompok Miskin dan perempuan.Kecenderungan membangun infrastruktur yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dominasi terjadi juga dalam pelaksanaan program-program Desa hanya dilakukan oleh sekelompok orang bahkan Tim pelaksana dari perangkat Desa dan LPMD tidak terlibat. Pengelolaan APBDesa tidak dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-undang Desa dan akan cenderung korup.

Relasi kuasa yang timpang ini tidak dapat diteruskan keberlanjutannya. Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Relasi kuasa di Desa harus dibuat menjadi lebih seimbang agar proses pembangunan dapat berjalan secara demokratis. Semangat inilah sebenarnya yang menjadi dasar penetapan strukltur organisasi kelembagaan Desa, kewenangan Desa dan juga prinsip-prinsip tatakelola Desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 beserta turunan peraturan di bawahnya. Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa lainnya harus memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian terjadi check and balancing dalam setiap proses pembangunan. Hal ini merupakan prasyarat penting agar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan dari pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat tercapai.

Disarikan dari sumber buku Mewujudkan Desa Inklusif***

Previous Post Next Post