Gelar Raker Dana Desa, Kang Emil Sampaikan ini !



INSAN DESA INSTITUTE - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, menggelar kegiatan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020, di SICC Sentul Bogor, Senin (02/03/2020).

Rapat kerja ini dihadiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, serta BPKP, dengan peserta Kepala Desa, Pendamping Desa, Camat dan Bupati se Jawa Barat.

Kegiatan dimaksud dilaksanakan guna memastikan penyaluran dana desa efektif dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan.

Dalam raker tersebut, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memaparkan sejumlah program inovatif Pemda Provinsi Jabar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari Desa Digital, One Village One Company (OVOC), sampai Patriot Desa.


Selain itu ia juga menyampaikan beberapa capaian selama dalam 12 (bulan) kepemimpinan nya. 
“Di Jabar sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Menurut data BPS terakhir, angka kemiskinan kita turun tercepat di republik ini dari tujuh koma ke enam koma, walaupun jumlah desa kita lebih sedikit sehingga jumlah anggaran kita terbatas,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.
Maka itu, Kang Emil menyampaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, agar faktor kepadatan penduduk menjadi pertimbangan anggaran dana desa.
“Aspirasi dari kami karena (jumlah) desa kita kecil sementara wilayah luas, sehingga anggaran itu habisnya untuk infrastruktur. Di provinsi lain anggaran desa sudah untuk pemberdayaan ekonomi, sosial dan sebagainya,” ucapnya.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutannya menyampaikan bahwa raker dana desa di Jabar merupakan rangkaian terakhir dari raker yang telah digelar di 33 provinsi lain.
Tito pun menyatakan, pada 2020, dana desa akan ditransfer langsung ke rekening desa. Hal itu dilakukan agar perangkat desa memiliki keleluasaan dalam pengelolaan dana desa.
Perubahan pencairan Dana Desa ini agar tidak ada lagi hambatan birokrasi. Namun untuk pelaksanaannya harus benar – benar diawasi agar tepat sasaran untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa.
Sehingga kemudian dana desa ini bisa berputar. Masyarakat juga akhirnya dapat menikmati. Bukan perangkat atau kepala desanya saja, Untuk mekanisme pelaksanaannya akan dibentuk 3 tim yaitu dari Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendes.
Karena tiga kementerian ini yang terkait erat dengan dana desa, Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyerahan uang ke desa. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tersebut.
Sedangkan Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab dalam pembinaan perangkat desa dengan melibatkan Camat, Bupati dan Gubernur dalam mekanisme pengawasannya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa (Mendes) Abdul Halim Iskandar, menyampaikan apresiasinya atas langkah Pemprov Jawa Barat dalam menekan angka kemiskinan di provinsi berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa ini. Padahal, alokasi dana desa yang diterima Provinsi Jabar nilainya lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Menurut Abdul Halim, jumlah desa di Jabar yang lebih sedikit dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur menyebabkan alokasi dana desa yang diterima Jabar lebih kecil. Padahal jumlah penduduk Jabar lebih besar.
"Yang saya juga baru sadar ternyata Jabar itu jumlah desanya kecil dan itu berdampak kepada tersalurnya dana desa ketika dibandingkan ke Jawa tengah dan Jawa Timur," ujar Abdul Halim.
Abdul Halim mengacungkan jempol kepada Pemprov Jabar yang dinilai mampu mengoptimalkan dana desa yang terbatas tersebut dengan melahirkan sejumlah inovasi pembangunan desa, salah satunya program Desa Digital.(asj)

Previous Post Next Post