FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
items

Revolusi Mental Berdesa


Jika revolusi mental dibumikan ke ranah desa maka ada sejumlah mental baru yang perlu ditumbuhkan:

Tradisi berdesa. Desa bukan hanya tempat untuk bermasyarakat tetapi juga tempat untuk berdesa bagi masyarakat. Berdesa berarti masyarakat menggunakan desa sebagai basis, rumah dan arena untuk bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan dan berpenghidupan. Desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan, yang di dalamnya mengandung otoritas (kewenangan) dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ketika mandat dari rakyat koheren dengan otoritas dan akuntabilitas, maka legitimasi dan kepercayaan akan menguat. Desa mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada warga masyarakat.



Kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal dalam UU Desa merupakan instrumen penting untuk melembagakan masyarakat/tradisi berdesa. Melalui kewenangan itu desa mempunyai otoritas dan akuntabilitas mengatur dan mengurus barang-barang publik untuk pelayanan kepada kepentingan masyarakat setempat. APBDesa digunakan untuk membiayai kewenangan yang direncanakan. Sebaliknya masyarakat juga membiasakan diri untuk memanfaatkan desa sebagai representasi negara yang mengatur dan mengurus mereka, bukan hanya sebatas terlibat dalam pemilihan kepala desa, bukan juga hanya mengurus administrasi, tetapi yang lebih penting adalah memanfaatkan desa sebagai institusi yang melayani kepentingan mereka.

Perubahan kepemimpinan. Kepala desa bukanlah kepanjangan tangan pemerintah melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa ada karena memperoleh mandat dari masyarakat melalui pemilihan kepala desa. Tugas utama kepala desa bukanlah membantu pemerintah. Tugas dari pemerintah harus dijalankan oleh kepala desa. Tetapi yang lebih utama dan jauh lebih penting, kepala desa harus memimpin masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Jika terjadi perubahan kepemimpinan desa ini maka akan memberikan sumbangan besar terhadap republik.

Gerakan warga aktif dan swadaya politik rakyat. Setiap warga desa mempunyai ranah kegiatan sosial dan politik. Berdasarkan kategori ini ada empat tipe warga seperti terlihat dalam bagan 1. Tipe pertama adalah konstituen, yang hanya melakukan kegiatan memilih secara politik tetapi tetapi tidak aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Tipe kedua adalah relawan, yang hanya memilih dan aktif dalam kegiatan sosial. Tipe ketiga adalah warga kritis, yang selalu kritis bersuara terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tidak aktif dalam kegiatan sosial. Tipe ini biasanya disebut “asal bunyi” yang tidak disuakai oleh masyarakat dan pemuka desa. Tipe keempat adalah warga aktif, yakni aktif dalam bersuara dan aktif dalam kegiatan sosial. UU Desa menghendaki tumbuhnya warga aktif dalam ranah desa ini.




Gerakan swadaya politik rakyat termasuk perwujudan dari warga aktif. Ini adalah gerakan mengorganisir warga masyarakat desa baik untuk memupuk modal sosial dan sekaligus gerakan bersuara untuk mendorong perubahan desa. Salah satu wujudnya, gerakan swadaya politik ini adalah mencari dan memilik pemimpin desa yang progresif, dengan memanfaatkan basis modal sosial dan organisasi masyarakat, tanpa politik uang.

Dari tradisi parokhial ke tradisi republik. Masyarakat desa tentu mempunyai ikatan dan kegiatan berdasarkan kekerabatan dan keagamaan. Ini sangat penting, tetapi tidak menjadi menu utama pembicaraan dan kegiatan sehari-hari. Masyarakat desa perlu didorong ke tradisi republik, yakni membicarakan, memperhatikan dan menjalankan aktivitas yang terkait dengan kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, lingkungan, sanitasi, irigasi, dan lain-lain. Rumah ibadah pun tidak cukup hanya untuk kegiatan keagamaan, tetapi juga untuk ibadah sosial, yakni untuk membicarakan masalah-masalah publik.

Melampaui jebakan administratif, seraya memperkuat kegiatan yang bermakna dan bermanfaat secara politik. Telah sekian lama pemerintah desa terjebak dalam kegiatan rutin administratif, seperti pelayanan surat menyurat, pelaporan keuangan proyek, mengisi formulir perencanaan, dan lain-lain. Semua itu penting dan harus dijalankan. Tetapi pemerintah desa tidak boleh terjebak pada kegiatan yang kurang bermakna untuk rakyat itu. Pemerintah desa harus bergeser ke berbagai kegiatan yang bermakna dan bermangaat secara politik untuk rakyat. Sebagai pemimpin rakyat, kepala desa harus banyak berdialog dengan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok warga yang kritis dan kelompok yang rentan. Mereka pasti mempunyai aspirasi (kepentingan) secara beragam, yang selama ini tidak tersentuh oleh masyarakat. Demikian juga dengan BPD, yang harus menjadikan musyawarah desa sebagai arena bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi politik. Baik kepala desa maupun BPD itu harus memformulasikan kebijakan baru yang muncul dari aspirasi banyak komponen masyarakat ke dalam perencanaan desa, penganggaran desa dan peraturan desa.

Jebakan administratif selalu terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Karena sistem keuangan yang begitu ketat maka kepala desa akan cenderung takut untuk mengambil prakarsa yang inovatif. Karena takut, kepala desa beserta perangkat sangat hati-hati (konservatif) dalam mengeola keuangan desa sehingga dana bisa aman tanpa kebocoran. Tetapi hal ini menimbulkan dua kerugian. Pertama, anggaran pro rakyat yang diamanatkan oleh UU Desa dan sesuai dengan kehendak rakyat (yang berbeda dengan peraturan) tidak akan terwujud. Kedua, meskipun tidak terjadi kebocoran karena tertib administrasi, tetapi hal ini sebenarnya tidak menumbuhkan budaya politik antikorupsi. Terbukti dalam setiap perhelatan pemilihan, masyarakat desa secara pragmatis sangat gemar dengan politik uang.

Karena itu pemimpin desa harus berpikir cerdas dan berani mengambil prakarsa perubahan, sepanjang tidak secara eksplisit menabrak peraturan. Kalau ada peraturan melarang penggunaan dana desa untuk membikin kantor desa, maka kepala desa jangan menabrak membangun kantor desa. Kalau kepala desa membangun kantor desa, itu namanya bodoh dan menabrak aturan. Tetapi di balik aturan yang ketat, tetap ada celah yang memungkinkan kepala desa mengambik prakarsa dan keputusan politik untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan yang bermanfaat untuk rakyat banyak.

Edukasi sosial dan politik. Setiap aktivitas desa (musyawarah desa, perencanaan dan penganggaran, pemilihan kepala desa, dan sebagainya), yang memperoleh sentuhan pendampingan, tidak boleh terjebak pada penggunaan alat dan menghasilkan dokumen semata tanpa ada sentuhan filosofis (roh). Pendampingan terhadap seluruh aktivitas desa harus disertai dengan edukasi sosial dan politik secara inklusif dan partisipatoris. Dalam perencanan desa, misalnya, tidak hanya berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan yang akan dijabarkan menjadi agenda proyek. Di balik perencanaan desa ada pembelajaran bagi orang desa membangun impian kolektif dan mandiri mengambil keputusan politik.. Demikian juga dengan Sistem Informasi Desa (SID) yang kaya data, aplikasi dan disertai jaringan online. SID tidak hanya alat dan teknologi. Di balik SID ada pembelajaran bagi orang desa untuk membangun kesadaran kritis terhadap diri mereka sendiri sekaligus untuk memperkuat representasi hak dan kepentingan rakyat.

Membuat pembangunan desa lebih bermakna bagi masyarakat desa. Pemuka desa terbiasa berpikir tentang pembangunan desa sekadar membangun sarana fisik. Tetapi mereka kurang berpikir tentang lemahnya kualitas hidup dan kemiskinan rakyat desa. Pelaksanaan UU Desa, termasuk pendampingan desa, bisa menjadi momentum baru untuk melakukan revolusi mental pembangunan desa. Edukasi sosial-politik kepada warga masyarakat, pelatihan dan dorongan terhadap pemuka desa, maupun musyawarah desa menjadi arena dan kegiatan yang bisa memperluas dan memperdalam perubahan makna-tujuan pembangunan desa. Pembangunan desa tidak hanya berbentuk bangunan fisik, tetapi juga mengarah pada perbaikan pelayanan dasar, kualitas hidup manusia, serta peningkatan ekonomi lokal.

Sumber : Artikel/Buku Revolusi Mental Berdesa Karya Sutoro Eko - Guru Desa STPMD "APMD" Yogyakarta dan Perancang UU Desa

0/Post a Comment/Comments

73745675015091643