Stakeholder Pembangunan Desa

Istilah stakeholder sudah sangat viral dibeberpa kalangan. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagai konteks, misalnya pemerintahan, politik, bisnis, pengelolaan sumberdaya alam, sosial budaya, dan lain-lain. Stakeholder berasal dari dua kata bahasa Inggris ”stake” dan ”holder”. Stake artinya to give support to (memberikan dukungan) dan holder artinya pemegang. Kemudian penggabungan dari dua kata tersebut berarti stakeholder adalah siapa pun yang memiliki kepentingan dari sebuah kegiatan.


Lembaga-lembaga publik telah menggunakan istilah stakeholder ini secara luas ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana.


Begitupun dalam proses pembangunan desa, keberadaan stakeholder menjadi penting adanya. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa di definisikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.



Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut pemerintah desa sebagai aktor kunci penggerak pembangunan tidak bisa bergerak sendiri, mereka membutuhkan dukungan atau suport dari berbagai pihak (Stakeholder). Lalu siapa saja yang disebut sebagai stake holder pembangunan desa itu ?


Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder pembangunan desa dapat diketegorikan kedalam beberapa kelompok diantaranya stakeholder utama, pendukung, dan stakeholder kunci.


Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan kegiatan. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan bersama. Dalam konteks implementasi kewenangan desa (Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat), BPD, Lembaga Kemayarakatan Desa, Tokmas, Tokoh Agama serta elemen masyarakat desa lainnya dapat dikatagorikan sebagai stakeholder utama. Mengapa demikian ? karena  mereka yang di identifkasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak dari tujuan pembangunan desa sebagaimana disebutkan diatas.


Stakeholder Pendukung adalah pihak yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan kegiatan, tetapi memiliki kepedulian (consern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah desa, misalnya lembaga (Aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki kewenangan maupun tanggung jawab langsung dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks implementasi kewenagan desa kita menyebutnya sebagai unsur pemerintahan supra desa (Kecamatan, SKPD, dan Pimpinan Daerah) baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Selain itu, keberadaan Pendamping/Fasilitator maupun keberadaan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) atau Ormas, kelompok akademisi serta pengusaha yang memiliki “concern” bergerak di bidang pembangunan desa mereka memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah desa.


Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan/kebijakan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sebagai pemain utama, dalam konteks implementasi kewenangan desa Pemerintah Desa merupakan aktor kunci dalam upaya mengkoordinasi, menggerakan, serta mengeksekusi proses pembangunan desa.


Berdasarkan beberapa katagori stakeholder pembangunan desa tersebut diatas, agar dapat berjalan efektif serta dapat bekerjasama dengan baik, maka diperlukan adanya koordinasi, singkorinisasi, serta partisipasi dari lintas stakeholder untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa.


Oleh : Asep Jazuli


(PLD P3MD Kabupaten Sumedang)


#news#opiniku

Post a Comment

Sampaikan Komentar Anda Disini....

Previous Post Next Post