FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
items

APBDesa

Anggaran Pembangunan Desa (APB Desa)



Anggaran dalam perspektif pembangunan desa merupakan instrumen yang harus dipandang sebagai perwujudan amanah rakyat yang teknisnya dilakukan pemerintah desa bagi kemakmuran rakyat. Karena rakyat yang memberi kuasa, maka rakyat berhak menikmati manfaat alokasi dan distribusi anggaran sesuai kebutuhan.


sumber Dana


Sumber dana untuk anggaran pembangunan desa terdapat minimal dari 7 sumber pendanaan, yang dikelompokkan menjadi 3 sumber dana, antara lain:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) : Hasil usaha, Hasil aset, Swadaya-partisipasi & gotong royong, Lain-lain PA Desa; 

 

b. Transfer : Dana Desa, Bagian dari hasil pajak & retribusi Daerah, ADD,Bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten; 

 

c. Pendapatan Lain-Lain : hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

 


Hak Masyarakat


Hak-hak masyarakat desa dalam rencana anggaran pembangunan desa, antara lain:

a. Hak politik yakni hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses anggaran
dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi dan audit. 




b. Hak Informatif yakni hak warga masyarakat untuk mengakses dan mengetahui
dokumen publik (data dan informasi) tentang penyelenggaraan pemerintah termasuk didalamnya data dan informasi tentang anggaran. 




c. Hak alokatif yakni hak warga masyarakat (sektoral atau teritorial) untuk mendapatkan alokasi dana dari anggaran.

Masyarakat Desa harus terlibat dalam proses pembangunan desa. Penting masayarakat desa terlibat dalam musrenbang, karena musrenbang Desa merupakan suatu forum diskusi, diseminasi dan pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan Desa, maka Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dinilai dari keikutsertaan dan keterlibatan unsur masyarakat dalam proses musyawarah

Masyarakat desa bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran pembangunan desa. Karena pengawasan merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkala selama berlangsungnya proses kegiatan tersebut maka pengawasan sekaligus evaluasi dapat dilakukan melalui pertemuan kampung, pertemuan kelompok, pertemuan RT/RW, kunjungan lapangan, studi banding ke desa lain atau dengan mempelajarai dokumen proses (mulai dari dokumen perencanaan awal penggunaan hasil musyawarah pemerintah Desa, BPD serta masyarakat Desa serta dokumen mengenai kebijakan terkait). Masyarakat berhak mengetahui apakah penggunaan dana telah sesuai yang direncanakan? Apakah ada kemungkinan indikasi penyalahgunaan? Apakah terdapat dominasi elit desa dalam pengelolaannya? Apakah administrasi keuangan di kelola dengan baik? dan lain-lain.


prinsip prinsip Perencanaan Anggaran


Prinsip-prinsip proses perencanaan anggaran partisipasif:

a. Disetujui oleh delegasi atau utusan, anggaran harus mendapatkan persetujuan dari para delegasi ataupun utusan masyarakat sebelum dilaksanakan ekskutif (kepala desa) dalam membelanjakan dana


b. Komprehensif, anggaran mencerminkan semua sumber penerimaan dan
pengeluaran

c. Keutuhan anggaran, seluruh sumber dana atau penerimaan dan pembelanjaan dana harus terhimpun dalam satu kesatuan dana umum

d. Periodik, penganggaran merupakan proses periodik bersifat tahunan atau multi tahunan

e. Akurat, penganggaran dilakukan dengan perkiraan atau estimasi yang tepat, tidak memasukkan dana cadangan yang tersembunyi sehingga memungkinkan
untuk dijadikan kantong-kantong pemborosan atau inefisiensi anggaran

f. Jelas dan

g. Diketahui publik.


Dana Desa


Ada tiga tahapan penting yang dilakukan oleh desa untuk mempersiapkan pencairan dana desa. Pertama, menyusun RPJM desa dan menyelenggarakan musawarah desa untuk menetapkan prioritas belanja desa selama masa jabatan kepala desa. Kedua, menyusun dokumen rencana tahunan desa dan anggaran pendapatan belanja desa. Ketiga, adalah membuka rekening desa. Jenis pembangunan yang bisa didanai dari Dana Desa adalah : 

 

 

a. Pemenuhan kebutuhan dasar (pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pengelolaan dan pembinaan pos yandu, dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini)

 

 

b. pembangunan sarana dan prasarana desa (pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air bersih skala desa) 

 

 

c. pengembangan potensi ekonomi lokal (pendirian dan pengembangan BUM Desa, pembangunan dan pengelolaan pasar desa, tempat pelelangan ikan, lumbung pangan desa, pengembangan benih lokal)

 

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang batuan, rumput laut, hutan milik desa, pengelolaan sampah).



Mekanisme masyarakat desa bisa mengusulkan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, anatara lain : Pertama-tama identifikasi kebutuhan dan memilih delegasi atau tim representasi masyarakat. Kedua proses para delegasi melakukan pertemuan-pertemuan dan menyusun proposal atau usulan. Ketiga merupakan uji publik untuk memperoleh masukan atau umpan balik masyarakat atas apa yang telah disusun oleh para delegasi yang diutusnya. Keempat proses memilih dan memutuskan sesuai dengan tujuan dan kualifikasi program. Kelima untuk menjamin bahwa seluruh alokasi dana dibelanjakan sesuai dengan kualifikasi program. Selengkapnya Klik Tombol di bawah ini untuk Download Tentang Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa: 



Tanya Jawab Dana Desa


Prioritas Penggunaan Dana Desa


Baca Juga



Not enough posts to show. This block requests at least 5 posts, please add more posts or change query filters in the block settings panel: Edit Page

0/Post a Comment/Comments

73745675015091643