Cerita Dari Desa : BLT Dana Desa Jilid I

Cerita dari Desa : BLT Dana Desa Jilid I



Pandemi COVID-19 menghantam dunia pada awal 2020 dan, dalam waktu singkat, bertransformasi dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi. Untuk meminimalkan dampak pandemi pada kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipatif dengan melakukan penggeseran (refocusing) anggaran pada tiga aspek pokok, yaitu kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Dana Desa (DD) yang setiap tahun diterima desa secara rutin juga tak luput dari kebijakan penggeseran anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa.

Pemanfaatan DD dipriotaskan untuk BLT tersebut kemudian didukung oleh berbagai kebijakan lainnya seperti PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pada proses awal Penyaluran BLT Dana Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020, semua desa diminta untuk mengalokasikan kembali 25%–35% DD tahun anggaran 2020 untuk kebutuhan BLT. Sebagian besar desa mendukung kebijakan ini karena menganggapnya tepat untuk menangani dampak pandemi yang sudah menjalar ke desanya.

Ada pula pihak yang menganggap BLT-DD sebagai jaring pengaman terakhir bagi warga yang tidak mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah supradesa. Pada masa pandemi ini, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyiapkan berbagai program bansos. Namun, tetap ada keraguan bahwa program-program tersebut mampu menjangkau semua masyarakat miskin dan terdampak terutama bagi masyarakat desa.

Dengan kebijakan BLT-DD, desa diberi kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menentukan calon penerima bansos. Secara umum, desa memahami bahwa BLT-DD merupakan kebijakan khusus yang perlu dijalankan untuk membantu warga dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ini bahkan dianggap dapat memacu desa untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengelola bansos secara lebih baik daripada pemerintah supradesa.

Berdasarkan Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020, penerima sasaran BLT-DD adalah keluarga miskin nonpenerima Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) antara lain (i) kehilangan mata pencaharian, (ii) belum terdata, dan (ii) mempunyai anggota keluarga dengan penyakit menahun/kronis.

Dalam praktiknya, warga penerima program bansos dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT DD. Desa berkepentingan untuk membuat pengecualian tersebut agar penyaluran BLT-DD tidak bertumpang-tindih dan kecemburuan sosial antarwarga tidak terjadi. Desa bersikap hati-hati dalam memastikan ketepatan sasaran BLT-DD.

Kehati-hatian desa ditunjukkan dengan adanya upaya penyaringan secara berlapis mulai dari pendataan hingga penetapan calon penerima BLT-DD. Berbagai tantangan pun harus diatasi desa dalam proses penyaringan ini.

Penyaringan tahap awal dilakukan dengan memilah keluarga calon penerima dengan menggunakan data peserta program PKH, BPNT dan Bansos lainnya. Ada desa yang memilah sebelum melakukan pendataan, ada pula desa yang melakukan pendataan langsung dengan melakukan musdus melibatkan RT/RW dan Unsur masyarakat lainnya.

Pemilahan calon penerima BLT-DD bukan proses yang sederhana karena banyaknya masalah dengan data yang tersedia. Masalah-masalah tersebut mencakup calon penerima BLT DD adalah nama peserta yang terdaftar pada suatu program berbeda dengan nama yang terdaftar pada program lain. Hal ini merupakan salah satu alasan yang membuat petugas pendataan harus mendatangi calon penerima dari rumah ke rumah. Setiap keluarga diminta memperlihatkan dokumen-dokumen administratif, seperti KK dan KTP. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk mengecek keberadaan anggota keluarga yang mungkin sudah terdaftar pada program bansos lain.

Penyaringan tahap kedua adalah verifikasi untuk mengetahui kelayakan sebuah keluarga sebagai calon penerima BLT-DD. Setiap desa memiliki kategori yang bervariasi dalam menilai kelayakan sebuah keluarga. Meski demikian, setidaknya ada dua mekanisme yang dilakukan desa, yaitu wawancara dan musyawarah di tingkat rukun tetangga (RT) atau dusun.

Musyawarah RT atau dusun dilakukan pemerintah desa (pemdes) karena membuat kebijakan kuota untuk tiap-tiap RT/dusun. Dalam musyawarah tersebut, daftar calon penerima BLT-DD dipresentasikan secara terbuka untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari masyarakat, sebagai Pendamping Lokal Desa penulis menyaksikan kearifan lokal dan kondisi ekonomi real kepala keluarga digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan calon penerima BLT-DD.

Tahap penyaringan terakhir adalah musyawarah desa khusus (musdessus) yang diikuti oleh pemdes, BPD, kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat, PLD, pendamping PKH, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Dalam musdessus, semua data calon penerima BLT-DD yang terkumpul kembali dibedah satu per satu setidaknya untuk dua tujuan. Pertama, pemdes perlu memastikan bahwa calon penerima BLT-DD tidak terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT. Untuk keperluan tersebut, pendamping PKH dihadirkan untuk memeriksanya. Kedua, pemdes perlu menyeleksi calon penerima BLT-DD melalui pemeringkatan jika jumlahnya melebihi kuota dan kapasitas anggaran yang tersedia. Setiap keluarga direngking berdasarkan tingkat kemiskinan dan kebutuhan akan bantuan berdasarkan penilaian peserta musyawarah. PD/PLD berperan dalam memastikan agar proses pengambilan keputusan berlangsung secara demokratis dan partisipatif.

Dengan menempuh proses penyaringan yang berlapis, semua desa mengeklaim bahwa pelaksanaan BLT-DD sudah tepat sasaran dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dibukanya ruang partisipasi masyarakat dalam menilai dan menyepakati calon penerima dianggap sebagai hal yang membedakan BLT-DD dengan bansos lain.

Secara nasional, menurut Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) per tanggal 20 Juli tahun 2020, sebanyak 2.426.707 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Sedangkan total yang telah menerima penyaluran BLT Dana Desa berjumlah 7.828.087 KPM. Terkait hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, BLT Dana Desa telah mengatasi permasalahan ekonomi sejumlah Perempuan Kepala Keluarga di desa yang selama ini belum terdeteksi.

Pasalnya, sebagian besar Perempuan Kepala Keluarga tersebut merupakan keluarga miskin yang belum terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Artinya pada kondisi sebenarnya, beliau-beliau ini adalah seharusnya menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS), tapi tidak terdata,” ujar Menteri Halim saat menjadi keynote speaker pada International Webinar The Role of Woman in New Normality of Rural Areas di Jakarta, Selasa (21/7).

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, masuknya jutaan sejumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sebagai penerima BLT Dana Desa tersebut merupakan hikmah dari ketelitian dan metode pendataan KPM BLT Dana Desa yang dilakukan berdasarkan basis RT.

Pendataan KPM BLT Dana Desa sendiri, dilakukan oleh relawan desa lawan covid 19 yang kemudian disahkan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“Ini hikmah dari BLT Dana Desa yang didata melalui basis RT oleh relawan desa lawan covid 19, yang menunjukkan betapa banyaknya Perempuan Kepala Keluarga yang seharusnya menjadi bagian dari JPS tapi tidak terdata. Alhamdulillah bisa menjadi penerima BLT,” ujarnya.

Di sisi lain, Gus Menteri mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan di perdesaan.

Menurutnya, konteks desa berkesetaraan gender pun telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Misalnya bicara soal keberadaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) harus memperhatikan unsur perempuan, musyawarah desa unsur yang wajib salah satunya adalah perwakilan kelompok perempuan,” ujarnya.

Faktor Pendukung Keberhasilan BLT Dana Desa

 

Menurut Catatan Penelitian Smeru, Keberhasilan desa dalam menjalankan program BLTDD dipengaruhi setidaknya tiga faktor kunci. Pertama, terdapat kesiapan kelembagaan dan komitmen para aktor di desa serta para pendamping yang terlibat langsung dalam proses pendataan calon penerima dan penyaluran bansos. Tulang punggung pelaksanaan BLT-DD adalah tim sukarelawan desa lawan COVID-19 (tim sukarelawan) yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebelum kebijakan BLT-DD ditetapkan. Seiring dengan diterbitkannya Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020, tim sukarelawan diberikan tugas tambahan, yaitu mendata dan melakukan verifikasi terhadap calon penerima BLT-DD.

Di banyak desa, motor penggerak tim sukarelawan adalah pemuda desa. Bersama dengan perangkat desa dan ketua RT/dusun, mereka melakukan pendataan dalam waktu yang singkat. Apresiasi atas kinerja mereka pun disampaikan baik oleh kades maupun masyarakat penerima BLT-DD.

Kedua, kriteria calon penerima bantuan yang digunakan desa tidak rumit. Hal ini memudahkan desa dalam menyeleksi calon penerima BLT-DD. Desa pun memiliki keleluasaan untuk menambah komponen kriteria penerima. Selain itu, desa memiliki kewenangan untuk mengatur siapa yang layak mendapat bantuan, misalnya, dengan membandingkan kondisi antarcalon penerima, termasuk melakukan pemeringkatan.

Ketiga, desa melibatkan masyarakat dalam menentukan calon penerima bantuan. Dalam hal ini, aktivitas kelembagaan yang secara efektif digunakan adalah musyawarah. Melalui musyawarah, upaya transparansi dapat dilakukan dengan menilai kelayakan sebuah keluarga untuk menjadi penerima BLT-DD. Bahkan, di beberapa desa, ruang partisipasi dibuka mulai dari musyawarah tingkat RT atau dusun. Akuntabilitas pun terjaga karena penetapan daftar calon penerima bantuan dilakukan bersama sehingga hasilnya bisa diterima semua pihak.

Walaupun begitu, ketakpuasan masyarakat tetap muncul. Pemdes pun menyadari bahwa, dalam proses pendataan, potensi ketaktepatan sasaran tetap ada. Namun, karena pendataan dilakukan secara partisipatif, desa bersedia untuk bertanggung jawab atas masalah tersebut dan bahkan melakukan koreksi.

Menarik Kesimpulan

 

Berdasarkan Catatan penelitian yang dilakukan oleh Smeru, dapat ditarik kesimpulan desa akan mampu melaksanakan program bansos. Potensi penyelewengan tanggung jawab oleh desa bisa dicegah dengan mengoptimalkan partisipasi warga melalui forum musyawarah baik di tingkat desa maupun di tingkat subdesa (RT/Dusun). Makin banyak anggota masyarakat yang terlibat, makin akuntabel program BLT-DD karena pelaksanaannya tidak hanya diawasi oleh pemerintah supradesa tetapi juga oleh warganya sendiri.

Pelaksanaan BLT-DD oleh desa memberi dua pelajaran penting terkait kapasitas desa. Pertama, desa berkemampuan untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data keluarga miskin. Kedua, desa berkemampuan untuk menyalurkan bansos bagi warganya. Kemampuan desa untuk mendata calon penerima dan menyalurkan bansos sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dalam lima tahun terakhir. Pelaksanaan UU Desa telah mendorong pemdes untuk lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas masyarakatnya. Pada skala tertentu, pemdes juga sudah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan desa.

Memberikan peran yang lebih besar kepada desa dalam pelaksanaan program bansos yang lain tampaknya tak lagi mustahil. Hal ini penting untuk memperkuat dua asas utama UU Desa, yaitu rekognisi dan subsidiaritas, yang mengakui kewenangan desa. Agar desa mampu memainkan perannya dengan baik, kriteria sasaran bansos harus dibuat sesederhana mungkin. Diperlukan juga regulasi yang tepat serta komitmen semua pihak yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan bansos yang transparan dan partisipatif. Kehadiran pendamping pun diperlukan sebagai aktor yang melakukan verifikasi dan mengawasi proses pengambilan keputusan agar berjalan secara terbuka dan partisipatif.

Kini dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sebagian besar desa telah bersiap dan  sedang melakukan proses Musdes dengan agenda Utama melakukan Evaluasi Pelaksanaan BLT Dana Desa, dan Perubahan APBDesa untuk menganggarkan kembali Sisa Dana Desa untuk Pelaksanaan BLT Dana Desa Jilid ke II.

 

Artikel ini ditulis berdasarkan Pengalaman Penulis dilapangan dan Kajian pada Dokumen Catatan Penelitian yang diterbitkan oleh Smeru.or.id Nomor 4/2020 yang ditulis/dilaporkan oleh Asep Kurniawan***

 

Oleh : Asep Jazuli (Pendamping Lokal Desa Kecamatan Cibugel Kab Sumedang)

Daftar Referensi


Referensi
Dokumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19)



Download

PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.



Download

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.



Download

Catatan Penelitian Smeru Nomor 4/2020 Bantuan Langsung Tunai dana Desa Untuk Menangani Dampak Pandemi Covid-19: Cerita Dari Desa



Download

Berita Kementrian Desa PDTT RI : BLT Dana Desa Selamatkan Jutaan Pekka dari Dampak Ekonomi Akibat Covid-19, Tanggal 22 Juli 2020



Klik

Post a Comment

Sampaikan Komentar Anda Disini....

Previous Post Next Post