Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Di Desa


Badan Permusyawaratan Desa yangselanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Adapun Jumlah anggota ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. Masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Di Desa


Dalam Proses penyusunan peraturan di Desa, setiap rancangan Peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat melalui musyawarah Desa. Peran BPD dalam Penyusunan Peraturan di Desa yaitu memfasilitasi dan memimpin proses musyawarah Desa. Adapun mengenai penyelenggaraan musyawarah desa, tata cara dan pengambilan keputusan musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Permendesa 16Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa. Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa. BPD bertugas:

  • mempersiapkan Musyawarah Desa sesuai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
  • melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan Kepala Desa ; c. membentuk panitia pelaksana;
  • menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan;
  • menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat Desa;
  • menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa dan mencatatnya dalam buku aspirasi; dan
  • menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara.


Peraturan Desa adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur 
Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 

Previous Post Next Post