Alternatif Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berskala Lokal Desa

Untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah, antar desa dan kota, pemerintah menerapkan paradigma Membangun dari Pinggiran yang berarti membangun daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan.


Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis perubahan.


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pendasaran strategis bagi pemerintah untuk memperkokoh strategi pembangunan nasional dari desa. Selama lima tahun terakhir, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berupaya membumikan implementasi UU Desa. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah dengan membangun dan memberdayakan desa demi menyongsong pelaksanaan kebijakan kewenangan desa.


Jauh sebelum Undang-undang desa ada, sebenarnya negara sudah banyak merilis program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pedesaan. Sejarah dimulainya program pemberdayaan masyarakat tersebut tak terlepas dari rangkaian cerita true story berbagai program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan membangun dari pinggiran. Dimulai dari era Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), sampai dengan era Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Dan semua program tersebut tidak pernah absen membahas serta menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai bidang garapannya.


Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang perlu mendapatkan intervensi pada tataran nasional, dan tataran daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota, sampai ke tingkat desa yang lebih spesifik. Artinya, kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun saat ini tidak lagi bersifat seragam namun perlu memperhatikan kondisi setiap dimensi penyebab kemiskinan suatu wilayah. Dengan sumber daya yang terbatas, penyelesaian dimensi kemiskinan perlu berfokus dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.


Pemahaman tentang kemiskinan, termasuk didalamnya terkait bagaimana mengukur kemiskinan, terus mengalami perkembangan. Hal inilah yang perlu untuk ditinjau dan dikaji ulang, karena untuk mengimplementasikan pada tataran ditingkat desa perlu dibuat secara sederhana, mudah dipahami, implementatif, berkelanjutan dan berskala lokal desa. Artinya perlu adanya kreasi kekinian dalam upaya penanggulangan kemiskinan berskala lokal desa. Terlebih Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 merujuk pada program SDGs salah satunya memuat point Desa Tanpa Kemiskinan.


Menurut pandangan penulis, untuk melaksanakan itu semua perlu dibuat definisi, konsep dan perumusan indikator yang jelas dan konfrehensip tentang upaya penanggulangan kemiskinan berskala lokal desa sekurang-kurangnya dengan melihat kemiskinan dari tiga kacamata. Yang pertama, dari kacamata agama, kacamatan regulasi dan konsepsi kemiskinan menurut negara, ketiga dari kacamata kondisi social dan budaya masyarakat/wilayah setempat.


Perumusan definisi, konsep dan indikator kemiskinan berskala lokal desa penting adanya sebagai salah satu alternatif dan bahan rujukan bagi penyelenggara pemerintahan desa dalam menetapkan kebijakan dan kegiatan dalam upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan di desa.


Selain itu, ketersediaan data real dan update menjadi prasyarat dalam dalam upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan di desa. Data yang disajikan haruslah data dinamis terupdate secara berkala, dan diolah serta disajikan dalam Sistem Informasi Desa berbasis teknologi. Output dari data tersebut dijadikan dasar pengambilan kebijakan oleh Pemdes utamanya program kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan data yang diperoleh juga digunakan sebagai basis data pemerintah desa dalam merancang dan menjalankan kebijakan tingkat desa lainnya yang dibiayai oleh APBDesa.


Beberapa program penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengelohan data bisa digunakan antara lain untuk merumuskan kegiatan pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga Miskin, membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga, dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).


Inovasi Desa Mandiri Data, bisa menjadi sebuah solusi bagi Pemerintah Desa dalam merumuskan formulasi dan inovasi dalam upaya penanganan kemiskinan berskala lokal desa.


Dengan dukungan teknologi informasi dan internet, pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih mudah. Implementasi pengumpulan data tersebut sudah selayaknya menjadi Inovasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Publik.


Pemerintah Daerah perlu hadir untuk melaksanakan optimalisasi pembinaan, pendampingan, fasilitasi, dan memperkuat dukungan baik segi regulasi maupun anggaran. Serta menguatkan kembali peran desa sebagai garda terdepan utamanya dalam program penanggulangan/pengentasan kemiskinan berskala lokal desa.


Oleh : Asep Jazuli

Post a Comment

Sampaikan Komentar Anda Disini....

Previous Post Next Post