FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
items

PERBEDAAN ANTARA DESA DAN DESA ADAT


Perbedaan antara desa dan desa adat adalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial,.........



 

INSANDESA.ID-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya hadir dengan semangat baru untuk mengembalikan kedaulatan, otonomi, dan kewenangan desa. Setidaknya ada tiga kacamata yang dapat digunakan bagaimana kita memandang desa.


Yang pertama dapat dipandang dari kacamata politik, desa adalah arena partisipasi publik warga untuk untuk ikut serta terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.  Kedua, dari kacamata kewenangan, desa memiliki berbagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Sedangkan dari kacamata posisi, desa kini ditempatkan sebagai pelaku utama (subyek) dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian hadirnya UU Desa mengubah wajah tata kelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan di desa. Desa berpeluang untuk menata ulang sistem pemerintahan, mengembangkan kelembagaan, dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya secara mandiri.



Desa mandiri dibangun dengan konstruksi menggabungkan fungsi selfgoverning community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa.


Perbedaan antara desa dan desa adat adalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.


Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan, pembangunan, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.


Oleh sebab itu, di masa depan dapat melakukan perubahan wajah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.


Penyelenggaraan pemerintahan merupakan kewenangan desa. Pemerintahan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.


Dalam Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan lokal skala desa. Dengan demikian desa dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

0/Post a Comment/Comments

73745675015091643