Tahapan Pembangunan Desa Menurut Permendes No 17 Tahun 2019

Sebagaimana kita ketahui dari berbagai regulasi yang mengatur tentang desa, bahwa definisi Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.


Berdasarkan ketentuan pasal 4 Permendesa PDTT RI Nomor 17 Tahun 2019tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam pelaksanaan Pembangunan Desa ada beberapa prinsip dasar yang harus  diperhatikan dan dilaksanakan, diantara nya :




  • keadilan;

  • kebutuhan prioritas;

  • terfokus;

  • Kewenangan Desa;

  • swakelola;

  • berdikari;

  • berbasis sumber daya Desa;

  • tipologi Desa; dan

  • kesetaraan.



Selain tentang prinsip dasar diatas Pembangunan Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi :


Perencanaan Pembangunan Desa; Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat desa.


Pelaksanaan Pembangunan Desa; Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antarDesa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi dapat melibatkan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dilakukan melalui tahapan persiapan; dan pelaksanaan pembangunan.


Pengawasan Pembangunan Desa; Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan Desa Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada perangkat daerah. Selain itu Pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Pembangunan Desa dapat dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif. Hasil pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi dasar pembahasan Musyawarah Desa.


Pertanggungjawaban Pembangunan Desa; Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dalam Musyawarah Desa. Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran. Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.


Uraian lebih lanjut tentang Pembangunan Desa dapat di lihat di Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Klik Disini Untuk Download.


Oleh : Asep Jazuli


(Pendamping Lokal Desa pada P3MD Kabupaten Sumedang)

Post a Comment

Sampaikan Komentar Anda Disini....

Previous Post Next Post