FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
items

Dari SDGs ke TBP

Dari SDGs ke TBP


#LatarBelakangSDGsDesa


Agenda pembangunan global 2030 yang dikenal dengan SDGs tidak selesai dengan deklarasi global oleh negara-negara anggota PBB saja. Meski secara yuridis SDGs memang bukanlah dokumen yang bersifat mengikat secara hokum, namun sebagai komitmen bersama sudah pasti SGDs harus diratifikasi oleh sebuah negara penandatangan SGDs ke dalam dokumen perencanaan pembangunannya.



Sebagai sebuah dokumen agenda pembangunan, SDGs harus menjadi ruh dokumen-dokumen perencanaan pembangunan negara-negara yang terlibat menandatanganinya. Tentu, sebagai sebuah kebijakan perencanaan pembangunan, pelaksanaan SDGs harus melibatkan aktivitas monitoring serta evaluasi sebagai bahan masukan kebijakan serta informasi yang terstruktur untuk stakeholder kebijakan.



Sebagai sebuah inisiatif global yang mengedepankan semangat inklusivitas serta partisipasi, dalam kerangka penyusunan dan pelaksanaan SGDs pada tingkat nasional maupun daerah tentu tidak boleh lepas dari pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan, dengan tetap mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap negara.



Wujud komitmen Indonesia dalam pelaksanaan SDGs ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Presiden RI, HM. Jusuf Kalla, pada Sidang Umum PBB untuk penandatanganan SDGs pada tahun 2015: pengarusutamaan 17 Tujuan dan 169 Sasaran SDGs pada tahun 2030 dalam agenda pembangunan nasional, dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, mengedepankan kearifan lokal serta prinsip no one left behind.



Pada tahun yang sama, sidang kabinet Indonesia Kerja menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya menyiapkan draft dokumen kerangka hukum bagi pelaksanaan SDGs dalam bentuk Peraturan Presiden. Pada awal tahun 2016, penyusunan kerangka hukum pelaksanaan SDGs dimulai dengan prinsip keterbukaan dan partisipatif, dengan keterlibatan masyarakat, perguruan tinggi, serta Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs.



Pada tahun berikutnya Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan ini memuat 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengatur peran masing-masing kementerian lembaga, serta peran dan keterlibatan stakeholder non pemerintah, seperti kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha, dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).



Selain itu, Peraturan Presiden setidaknya memuat tiga amanat penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah. Pertama, penyusunan Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Kedua, penyusunan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan, yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Ketiga, penyusuan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan, yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. 



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, sebagai turunan dari SDGs, adalah sebagai berikut; 1) Tanpa Kemiskinan, tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh Indonesia. 2) Tanpa Kelaparan, tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan; 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, mendorong dan mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera untuk seluruh masyarakat di segala umur; 4) Pendidikan Berkualitas, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang; 5) Kesetaraan Gender, mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang; 7) Energi Bersih dan Terjangkau, menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang; 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, mendukung dan memfasilitasi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang; 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong inovasi dan peningkatan industri yang berkelanjutan; 10) Berkurangnya Kesenjangan, mengurangi ketidaksetaraan baik antara orang maupun antara daerah dan daerah di Indonesia; 11) Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan bekelanjutan; 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi yang ramah lingkungan; 13) Penanganan Perubahan Iklim, bertindak cepat untuk menangani perubahan iklim dan dampaknya; 14) Ekosistem Laut, melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut; 15) Ekosistem Daratan, melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, serta mengelolanya secara berkelanjutan; 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, meningkatkan perdamaian masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan serta menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang; 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, merevitalisasi dan menghidupkan kembali kemitraan global, serta kemitraan antardaerah untuk pembangunan yang berkelanjutan.


Info SDGs Desa Lainnya



Klik Disini

0/Post a Comment/Comments

73745675015091643