Mendes: UU Desa Wujud Pengakuan Negara Terhadap Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah pengakuan negara terhadap desa.



Pada 15 Januari 2014, pemerintah resmi mengundangkan UU Desa. Menurut Mendes PDTT, UU ini meliputi aspek tata kelola pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.


"Empat aspek tersebut merupakan wujud pengakuan negara terhadap desa, yang memang seharusnya didapatkan desa. Sebab, sebagai wilayah terkecil, desa telah membuktikan diri mampu menuliskan sejarah panjang dalam perjalanan bangsa ini. Desa memiliki kekuatan sendiri dalam mengatasi masalah dan meningkatkan peradaban lokalnya," kata Mendes PDTT pada acara Tujuh Tahun UU Desa yang disiarkan secara virtual, Jumat (15/1/2021).


"Sebagai wujud pengakuan negara terhadap keberadaan desa, UU ini resmi diundangkan dalam lembaran negara," tambahnya.


Dalam pidatonya, Mendes PDTT menjelaskan materialisasi UU Desa adalah pendanaan dalam bentuk dana desa. Sepanjang tahun 2015-2020, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 323,32 triliun.


"Materialisasi UU Desa yang dioperasionalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak tahun 2015 adalah pendanaan dalam bentuk dana desa yang sepanjang tahun 2015 sampai 2020 telah mampu menggeliatkan APBDes, membangkitkan ekonomi desa, serta meratakan pembangunan desa," ungkap Mendes PDTT.


Adapun penyerapan dana desa juga terus meningkat dari 82,72% di tahun 2015 menjadi 97,65% pada 2016. Penyerapan dana desa juga tercatat sebesar 99,95% di tahun 2020.


"Pada 2021, direncanakan Rp 72 triliun disalurkan ke 74.961 desa," jelasnya.


SDGs Desa


Lebih lanjut, Mendes PDTT juga membahas terkait Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Diketahui, SDGs Desa terdiri dari 18 tujuan pembangunan berkelanjutan yang di antaranya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di desa.


Konsep SDGs awalnya dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lalu diadopsi oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kemdes PDTT ini kemudian mengantarkan SDGs ini ke tingkat desa.


"Sumbangsih desa mencapai 74 persen capaian SDGs nasional. Artinya, sesungguhnya peran desa sangat dominan sebagai tulang punggung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perpres 59/2017," kata Mendes PDTT.


"Dalam rangka pembangunan desa, SDGs sangat berkesesuaian dengan UU Desa. Karena itu, dilakukan pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa," imbuhnya.


Tak hanya itu, Kemdes PDTT kemudian menambahkan satu tujuan tambahan yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif agar pembangunan desa sesuai dengan kearifan lokal.


"Ini tujuan pembangunan yang benar-benar baru, sebagai refleksi menjaga sejarah, budaya, dan lembaga asli desa-desa di Indonesia. Dengan inilah narasi akbar pembangunan diturunkan, dikongkritkan, ke dalam konteks mikro desa," kata Mendes PDTT.


Ia menambahkan, Kemdes PDTT juga telah mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (https://sid.kemendesa.go.id/) untuk pendataan, pengolahan otomatis hingga rekomendasi dan pelaporan. Pemanfaatan sistem informasi ini bertujuan untuk mengukuran yang tetap mengindahkan kearifan lokal dan inovasi desa.


Sumber: BeritaSatu.com

Post a Comment

Sampaikan Komentar Anda Disini....

Previous Post Next Post