FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
items

Desa dalam Undang-undang Desa

 

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Definisi Desa dijelasakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentangg Desa, membuka harapan bahwa desa didudukkan kembali posisinya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai hak asal usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubik Indonesia.



Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asalusul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hokum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Dengan demikian, kewenangan desa selain berupa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, juga memperoleh kewenangan dari pemerintah tingkat atasnya (Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/kota) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, yaitu penugasan. Pasal 22 UU. No.6 Tahun 2014, Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan tersebut disertai dengan biaya.

Dalam setiap entitas pemerintahan, keberadaan setiap ”lembaga pemerintahan” merupakan prasyarat pokok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan. Dengan kata lain, keberadaan setiap lembaga pemerintahan merupakan implikasi dari adanya kewenangan pemerintahan, karena kehadiran lembaga pemerintahan tersebut ditujukan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi Pemerintahan Desa, dimana keberadaan lembaga-lembaga desa senantiasa berperan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, sehingga keberadaan ”lembaga desa” perlu diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Tatkala kewenangan-kewenangan desa diderivasi menjadi peran lembagalembaga desa, maka kewenangan desa berubah menjadi tugas dan fungsi setiap lembaga desa. Dengan kata lain, keberadaan setiap lembaga desa merupakan amanah untuk melaksanakan kewenangan desa, sebagaimana tercermin di dalam tugas dan fungsi setiap lembaga desa tersebut.

Pembagian tugas dan fungsi setiap lembaga desa ditujukan untuk mengefektifkan pelaksanaan seluruh kewenangan desa, sehingga senantiasa dihindari kemungkinan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga desa. Namun, mengingat pelaksanaan kewenangan desa merupakan satu kesatuan sistemik yang terbagi habis ke dalam tugas dan fungsi setiap lembaga desa, maka pasti akan terjadi hubungan kerja antar lembaga-lembaga desa tersebut. Oleh karena itu, keberadaan lembaga desa senantiasa berperan untuk melaksanakan kewenangan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan mengingat kewenangan desa merupakan suatu kesatuan sistemik, maka pasti akan terjadi hubungan kerja antara lembaga-lembaga desa tersebut, serta dihindari kemungkinan adanya tumpang tindih tugas antar lembaga-lembaga desa tersebut.

0/Post a Comment/Comments

73745675015091643