FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
items

Gambaran Umum tentang Kewenangan Desa

Kewenangan Desa, dalam posisi Desa sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dan jajaran terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pemberian kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu merupakan konsekwensi dari keberadaan Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan. Dalam mengatur dan mengurus Desa, kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

  • kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  • kewenangan lokal berskala Desa;
  • kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 
  • kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain, kewenangan desa tidak hanya diperoleh melalui pelimpahan atau pemberian, karena desa memiliki kewenangan asli (indigenous authority atau genuine authority) berdasarkan hak asal usul desa sesuai sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat. Sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat merupakan salah satu faktor pengikat yang diakui dan ditaati bersama oleh masyarakat setempat (selain faktorfaktor lainnya). Dengan menyitir pendapat Prof. Dr. R. Van Dijk dalam bukunya Pengantar Hukum Adat Indonesia (terjemahan Mr. A. Soehardi), Taliziduhu Ndraha (1996: 4) menyatakan bahwa ”Adat istiadat merupakan semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia di semua lapangan hidup, jadi juga semua peraturan tentang tingkah macam apapun juga, menurut mana orang Indonesia biasa bertingkah laku”



Sistem nilai adat istiadat sebagai faktor pengikat yang mengatur sikap dan perilaku masyarakat setempat inilah yang merupakan hak asal usul desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Mengingat adanya perbedaan sistem nilai adat istiadat di dalam masyarakat Indonesia, maka kewenangan asli desa senantiasa berbeda-beda antara desa-desa di Indonesia, meskipun pada hal-hal tertentu adanya kesamaan nilai adat istiadat antar suku-suku bangsa di Indonesia, seperti nilai-nilai perdamaian dalam menyelesaikan masalah perdata dalam kehidupan masyarakat desa.

Kewenangan asli desa inilah yang merupakan kewenangan utama desa dalam menyelenggarakan rumah tangga desa, sehingga kewenangan desa yang bersifat pelimpahan atau pemberian dari pemerintah atasan, pada dasarnya merupakan kewenangan tambahan, karena Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan secara nasional.

Namun, mengingat adanya kecenderungan bahwa kewenangan asli desa semakin berkurang (bahkan di beberapa desa di Indonesia cenderung memudar) dalam mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat desa, maka seakan-akan terlihat bahwa kewenangan desa yang diperoleh dari pelimpahan atau penyerahan kewenangan dari pemerintah atasan menjadi kewenangan utama Pemerintahan Desa. Pemahaman seperti ini dapat dipahami, mengingat tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa lebih bersifat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan secara nasional, ketimbang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa berdasarkan sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat atau berdasarkan hak asal usul desa. Dengan demikian, kewenangan Desa meliputi:

  • kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
  • kewenangan lokal berskala Desa;
  • kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  • kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan UU. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:

  • sistem organisasi masyarakat adat;
  • pembinaan kelembagaan masyarakat;
  • pembinaan lembaga dan hukum adat;
  • pengelolaan tanah kas Desa; dan 
  • pengembangan peran masyarakat Desa

Demikianlah beberapa materi pokok yang berkenaan dengan ”Desa dan Kewenangan Desa”. Semoga bermanfaat bagi para peserta pelatihan dan para pembaca lainnya.


0/Post a Comment/Comments

73745675015091643