FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
items

Apa pentingnya Data SDGs Desa dan e-SAKIP Desa ?

Belum banyak desa yang memanfaatkan berbagai data sebagai dasar perencanaan. Data dan pendataan justru banyak dimanfaatkan oleh pemerintah supradesa yang seringkali bersipat sektoral.

Banyak sekali ragam pendataan yang sudah dilakukan pemerintah. Ambil contoh pendataan menjelang pemilu pemerintah melakukan pendataan tentang jumlah pemilih. Kita tentu ingat, pemerintah kerap melakukan pendataan pemilih.

Juga ada sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali dan jenis pendataan lainnya.

Artinya, sebenarnya kita sudah akrab dengan pendataan ini. Sayangnya, masyarakat desa hanya mengumpulkan data itu untuk disetor rata-rata untuk kepentingan sektoral. Mereka tidak mengumpulkan data itu untuk desa mereka sendiri.

Padahal kalau mau data yang mereka kumpulkan itu punya nilai yang sangat ampuh. Mereka tinggal mengupdate data-data itu setiap saat. Data itu juga dapat mereka gunakan untuk membangun desanya.

Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT sadar betul akan pentingnya data bagi desa. Hal ini ditandai dengan lahirnya kebijakan pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa. SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Sistem Informasi Desa. 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Permen yang terdiri dari 99 pasal ini diteken pada 21 Desember 2020. Beberapa pasal dalam Permen itu mengatur soal sistem informasi desa, termasuk soal pentingnya desa menyusun data. Aturan tentang sistem informasi desa dan data itu diatur dalam pasal 6, 11, 12, 15 hingga 20.

Pada tataran implementasi, SDGs Desa mensyaratkan adanya langkah pendataan awal, hasil pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud merupakan data dasar SDGs Desa. Sasaran Pendataan Desa memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa. Untuk itu pendataan/data SDGs Desa menjadi penting adanya dalam upaya Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa.




Selain itu, belum lama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang juga secara resmi meluncurkan Program Desa Cantik Simpatik dan Integrasi e-Sakip Desa dengan Sistem Informasi Desa, Program tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd.) bertempat di Gedung Negara Kabupaten Sumedang. Jum'at, (04/06/2021).

Dalam sambutannya, Bupati Sumedang (Dr. H. Dony Ahmad Munir, ST., MM) menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kemendes PDTT RI, BPS dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memberikan perhatian serta dukungan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Latar belakang Sumedang memiliki inovasi e-SAKIP Desa yaitu untuk mengarahkan pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dengan SAKIP Desa ini diharapkan Dana Desa dan sumber keuangan desa lainnya dapat dikelola secara akuntabel serta berbasis kinerja, terutama bagaimana peran desa dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting, ucap Bupati Sumedang.

Pada kesempatan yang sama Menteri Desa PDTT RI juga sangat mengapresiasi adanya e-SAKIP Desa,

"e-SAKIP ini sangat nyambung dengan SDGs Desa. SDGs Desa sebagai sebuah konsep dan implementasi sedangkan e-SAKIP dalam konteks pengawasan. Hal ini sangat luar biasa, sehingga saya yakin penggunaan Dana Desa di Kabupaten Sumedang sudah betul-betul berbasis pada penyelesaian masalah. Ini akan kita bawa ke skala nasional, dan di replika di daerah lainnya dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan," ungkapnya.

0/Post a Comment/Comments

73745675015091643